Sri Mulyani Pastikan Kemenkeu Tak Dipisah Jadi Kementerian Penerimaan Negara

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 15 Okt 2024, 09:30
Muslimin Trisyuliono
Penulis
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak dipisah di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun kepastian itu disampaikan Sri Mulyani usai bertemu Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) kemarin.

"Tidak ada (pemisahan Kementerian Penerimaan Negara), Kemenkeu satu," ucap Sri Mulyani.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan diskusi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto ini sudah sering terjadi.

Baca juga: Sri Mulyani Calon Menteri Prabowo Usulan PDIP?

Prabowo secara konsisten meminta dirinya untuk menjaga keuangan negara dan jaga APBN.

"Beliau tetap konsisten jaga keuangan negara jaga APBN jaga kementerian keuangan perkuat terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya," jelas Sri Mulyani.

"Serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapan terkait kabar pembentukan Kementerian Penerimaan Negara dalam kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Baca juga: Desus Dibentuknya Kementerian Penerimaan Negara, Dasco: Masih Dinamika

Ia menilai bahwa isu yang beredar belakangan ini hanyalah bagian dari dinamika yang berkembang.

"Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan, itu masih dinamika," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (26/9).

Dasco belum dapat memastikan apakah Ketua Umum Gerindra akan menunjuk seorang tokoh sebagai Menteri Penerimaan Negara. Menurutnya, hal itu masih dalam tahap finalisasi.

"Bisa ada, bisa enggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih," ujarnya.

Halaman
x|close