Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjalani sidang terbuka promosi doktor yang digelar Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan Kebijakan, Kelembagaan dan Tata kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil membahas kebijakan hilirisasi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Awalnya, Bahlil mengungkapkan belum ada institusi dari negara manapun yang mewujudka kebijakan hilirisasi.

"Jadi ini apa yang saya kerjakan lima tahun ini di kabinet, hilirisasi itu sebenarnya tiba saat suatu hari belum ada by design. Tunjukkan kepada saya institusi negara apa sekarang yang dijadikan sebagai rujukan kita melakukan hilirisasi," ucap Bahlil.

Baca juga: Profil Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Golkar Ikut Diundang Prabowo ke Kertanegara

Bahlil menegaskan kebijakan hilirisasi merupakan suatu hal yang pasti akan dilakukan.

Lantas ia memuji keberanian Jokowi yang mengambil kebijakan hilirasi yag dibantu oleh menteri-menteri yang berkaitan di kabinetnya.

"Ini cuma persoalan keberanian leadership dari Presiden Jokowi dan menteri-menterinya yang agak nakal, termasuk saya. Karena kalau itu tidak kita lakukan sampai ayam tumbuh gigi pun tidak bisa kita lakukan," jelasnya.

Terkait disertasinya ini, Bahlil juga telah meneliti beberapa negara seperti China, Jepang, hingga Inggris.

"Saya tanyakan kepada China, Korea, Jepang, Inggris. Inggris itu abad ke-16 dia melarang ekspor wol-nya dan dia menjadi raja bahan baku tekstil," ungkap Bahlil.

"Di China itu langsung di bawah perdana menterinya, dia eksekusi semuanya maka di tahun 80-an tahan jarang itu dia berhasil," sambungnya.

Baca juga: Bahlil Lanjut Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran?

Kendati demikian, Bahlil menilai hilirisasi di Indonesia masih memiliki permasalahan. Salah satunya terkait pembiayaan.

Untuk itu, ia berharap agar hal ini mendapat dukungan dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Tapi sekarang nggak apa-apa karena ada Pak Prabowo yang akan kita mengadu," tandasnya.