Bos Danantara Buka Peluang Caplok Lebih dari 7 BUMN Raksasa, Proses Bertahap

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Nov 2024, 19:03
Muslimin Trisyuliono
Penulis
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono). Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono).

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad menyampaikan akan ada tambahan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola nantinya.

Seperti diketahui, Badan Pengelola Danantara diproyeksikan sebagai cikal baka superholding dari perusahaan-perusahaan BUMN yang akan mengelola 7 BUMN.

"Iya sementara 7 dulu, nanti kan ada waktunya ada tambahan," ucap Muliaman di Jakarta, Selasa 19 November 2024.

Adapun tujuh BUMN yang direncanakan masuk ke Danantara adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.

Baca juga: Wakil Kepala Danantara Kaharuddin Djenod Respons Soal Rangkap Jabatan Dirut PAL

Dikesempatan yang sama, Wakil Kepala Danantara Kaharuddin Djenod menambahkan, dipilihnya 7 BUMN itu karena mewakili keseluruhan BUMN.

"Saya pikir 7 itu yang mewakili seluruh BUMN dan itu istilahnya menjadi pilot project. Kemudian akan bertambah secarat bertahap," jelas Kaharuddin.

Kaharuddin juga menjelaskan, fungsi dari Danantara akan berbentuk superholding seperti Temasek di Singapura.

"Danantara adalah penggabungan keduanya Temasek dan GIC, itu digabungkan menjadi satu bentuk besar, raksasa dan dinamakan Danantara," ucap Kaharuddin.

Baca juga: Danantara Mulai Panggil Bos-bos BUMN Hari Ini, Bahas Apa?

"Ide ini adalah ide Presiden langsung, dan nama Danantara juga dari Presiden langsung," sambungnya.

Lanjut kata Kaharuddin, Danantara disebut memiliki skala lebih besar dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang dibentuk Presiden Jokowi pada 2020 lalu.

"Ini jauh lebih penamanya INA yang di-expand. INA yang dibesarkan. Jauh lebih besar," ungkapnya.

Halaman
x|close