Realisasi penerimaan negara hingga akhir Februari mencapai Rp358 triliun, tumbuh 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta, 11 Maret 2026 — Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara sebesar Rp358 triliun hingga akhir Februari. Angka tersebut tumbuh 12,8 persen dibandingkan Rp317,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kontributor utama pertumbuhan tersebut berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp245,1 triliun, atau meningkat 30,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan perpajakan yang tetap solid. Di dalamnya penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun dengan pertumbuhan yang sangat kuat yaitu 30,4 persen secara keseluruhan," jelas Purbaya dalam konferensi pers, Rabu (11/2).
Lebih lanjut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pertumbuhan pajak pada Februari melanjutkan tren yang terjadi sejak bulan sebelumnya. Pada Januari, Kementerian Keuangan juga mencatat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 30,7 persen secara tahunan.
Baca Juga: Soal Relaksasi Pajak, Pramono Pastikan Perpajakan Jakarta Aman
Jika dirinci lebih lanjut, pertumbuhan paling signifikan terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang meningkat 97,2 persen secara tahunan. Hingga Februari, kedua jenis pajak tersebut menyumbang Rp85,9 triliun atau sekitar 35,05 persen dari total penerimaan pajak.
Suahasil menjelaskan bahwa PPN dan PPnBM merupakan pajak yang muncul dari transaksi di sektor formal. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut semestinya mencerminkan peningkatan aktivitas transaksi dan konsumsi domestik.
"Jadi kalau ada transaksi dan PPN dibayar, ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita, transaksi sekarang jalan terus. Artinya, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus," jelas Suahasil.
Ia menambahkan bahwa kinerja penerimaan negara yang kuat di awal tahun juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja negara. Hingga akhir Februari 2026, pemerintah telah merealisasikan belanja sebesar Rp493,8 triliun atau meningkat 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga: THR ASN dan BHR Ojol Naik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi RI Melesat
Suahasil mengatakan pemerintah memang sengaja mempercepat realisasi belanja pada awal tahun, berbeda dengan pola pada tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk meratakan pola belanja sepanjang tahun sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama.
"Nah, ini yang tadi memberikan kita optimisme bahwa semoga pertumbuhan ekonomi di kuartal I nanti bisa juga terbantu, terdorong lebih kuat dengan belanja negara yang lebih cepat," pungkas Suahasil.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
