Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan.
Luhut menyebut pembentukan lembaga pengelola aset negara tersebut merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah.
Hal tersebut mengingat Danantara menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha.
"Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, bisa kita lihat dengan jelas," ucap Luhut di Jakarta, Selasa 18 Februari 2025.
Baca juga: Ungkap Pencurian Avtur, Pertamina Beri Apresiasi Kepada Lantamal 1 Belawan
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan banyak negara yang ingin melakukan joint venture dengan Danantara setelah badan tersebut diresmikan oleh pemerintah.
Salah satunya yakni Abu Dhabi yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan (EBT).
Lebih lanjut, ia mengakui banyak pihak yang terkejut ketika pemerintah berencana untuk meluncurkan Danantara.
Hal tersebut karena aset yang dikelola oleh badan ini memiliki nilai yang besar.
"Banyak pihak yang terkejut dengan adanya Danantara, mereka pikir Indonesia merupakan negara yang miskin," jelasnya.
Baca juga: Kejagung Masih Usut Terus Kasus Pagar Laut Tangerang
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang.
Pembentukan Danantara telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.