Ntvnews.id
“Dengan kejadian ini (dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang), kami akan semakin meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik,” ucap Simon dalam konferensi pers yang digelar di Grha Pertamina Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.
Pertamina akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan mengevaluasi proses yang ada. Temuan Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang akan menjadi fokus perbaikan.
“Agar pengelolaan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan atau keuangan negara,” kata dia.
Baca juga: Direktur Utama Pertamina Minta Maaf
Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, menyampaikan bahwa seluruh sektor, baik hulu maupun hilir, dikerahkan untuk meningkatkan swasembada energi nasional.
“Sektor hulu, kami terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan produksi migas nasional, tujuannya untuk mengurangi impor crude (minyak mentah),” ucapnya.
Wiko menyatakan bahwa pemerintah mendukung pengolahan minyak mentah dalam negeri di kilang Pertamina.
“Kami telah melakukan upgrading (pemutakhiran) kilang. Saat ini, kilang kita beroperasi cukup baik. Range minyak yang bisa menghasilkan produk yang bernilai ketika diolah di kilang kita juga meningkat,” kata dia.
Baca Juga: Hotman Paris Minta Ahok Minta Maaf hingga Kembalikan Gaji Komisaris Utama Pertamina
Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan KKKS 2018–2023 terungkap. Kejaksaan Agung menyebut para tersangka sengaja menurunkan produksi kilang dan menolak minyak mentah dalam negeri, sehingga harus mengimpor dengan harga lebih tinggi.
Tersangka Riva Siahaan, Dirut PT Pertamina Patra Niaga, membeli RON 90 tetapi membayarnya sebagai RON 92, lalu mencampurnya di storage agar seolah-olah menjadi RON 92, tindakan yang dilarang. Modus ini memicu kekhawatiran publik soal kualitas Pertamax.
Lemigas menguji sampel BBM dari berbagai SPBU di Jabodetabek dan TBBM Plumpang, dengan hasil sesuai spesifikasi pemerintah. (Sumber: Antara)