Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri/Ist
Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri buka suara mengenai pada awal pengungkapan kasus oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), dirinya memilih untuk tidak langsung tampil ke publik.
Menurutnya keputusan tersebut diambil agar tidak memperkeruh suasana serta memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi dan evaluasi internal.
“Kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang ditemukan dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ucap Simon, Rabu 12 Maret 2025.
Lebih lanjut, Simon menyebut pihaknya akan mengutamakan langkah evaluatif dan perbaikan internal untuk memulihkan kepercayaan publik.
Baca juga: Pertamina dan Pindad Jalin Kerja Sama Tumbuhkan Ekosistem Industri Migas
"Saya hadir untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan kebanggaan dari masyarakat,” ungkap Simon.
Sebagai pimpinan, Simon menyampaikan bahwa tanggung jawab pembenahan kepercayaan publik terhadap Pertamina tetap ada di pundaknya.
Hal tersebut meskipun kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) terjadi pada 2018–2023, sebelum dia menjabat.
Untuk itu, ia bersama jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang 'kembali'.
"Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah saat ini, ini adalah tanggung jawab saya juga," ungkapnya.
Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak, Dirut Pertamina: Kami Ikuti Sampai Proses Hukum Selesai
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah membentuk Crisis Center yang bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, serta memantau potensi risiko bisnis dan operasional.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam menangani berbagai tantangan di masa depan.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa.
Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang menopang perekonomian nasional.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
