Gubernur Konten dan Krisis Media Lokal: Efisiensi Dedi Mulyadi Guncang Industri Pers

Ntvnews.id, Jakarta - Julukan "Gubernur Konten" yang disematkan kepada Dedi Mulyadi bukan sekadar sindiran. Di balik gaya komunikasinya yang memanfaatkan media sosial, tersimpan strategi efisiensi anggaran yang berdampak signifikan pada industri media lokal.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR di Senayan pada Selasa, 29 April 2025, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyebut Dedi sebagai "Gubernur Konten". Menanggapi hal tersebut, Dedi menjelaskan bahwa pendekatan komunikasinya melalui media sosial telah menghasilkan penghematan signifikan dalam anggaran iklan pemerintah.

"Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus," ujar Dedi Mulyadi di Senayan. Dedi Mulyadi ingin menunjukkan, pemanfaatan media sosial secara strategis dapat menjadi alat efektif dalam komunikasi pemerintahan, sekaligus memberikan efisiensi anggaran yang signifikan.

Meskipun pendekatan Dedi menuai pujian atas efisiensi anggaran, tidak sedikit yang mempertanyakan efektivitasnya. Beberapa pihak menilai bahwa pengurangan anggaran iklan dapat berdampak pada hubungan dengan media konvensional dan penyebaran informasi yang merata. Namun, Dedi tetap berkomitmen pada prinsip efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan.

Memang, langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya Dedi untuk mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih prioritas. Total efisiensi yang dicapai diperkirakan mencapai Rp 5,5 triliun, dengan anggaran dialihkan ke bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, pengurangan anggaran iklan pemerintah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan industri media, terutama media lokal di Jawa Barat.

Badai PHK Media

Pernyataan Dedi Mulyadi mencuat di tengah di tengah turunnya belanja iklan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap media. Bersamaan dengan itu menyeruak kabar tak sedap di industri media. Efisiensi, layoff, righsizing, atau apapun istilahnya yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK karyawan, terjadi di media-media mainstream. Tak cuma di media lokal. Memang ini bukan karena Dedi Mulyadi, tetapi pernyataan sang Gubernur Konten kian memperpanjang masa gelap industri media. 

Lalu, berapa banyak jumlah media di Jawa Barat? Dari hasil survei yang dilakukan Dewan Pers bersama Universitas Multimedia Nasional (UMN) tentang industri media pada Rabu, 12 Juni 2024 disampaikan bahwa di Jawa Barat terdapat 234 media siber, 109 Radio, 4 stasiun televisi lokal. Sementara untuk data media cetak tidak disebut dalam penelitian. Tetapi dari data Perusahaan Pers Dewan Pers disebutkan ada 10 media Cetak di Jawa Barat.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pernah menyoroti makin berkurangnya belanja iklan oleh pemerintah daerah untuk media. "Pendapatan iklan di media massa mengalami penurunan. Pemerintah, yang punya peran besar dalam mengalokasikan belanja iklan di media, juga banyak yang beralih ke media sosial," ungkap Ninik dalam acara Indonesia Digital Conference yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI tahun lalu, 28 Agustus 2024.

Menurut Ninik, industri media di Indonesia dalam satu tahun terakhir tengah mengalami berbagai tantangan. Disrupsi teknologi membuat banyak media, terutama media cetak yang gulung tikar dan beralih ke platform digital. Sementara jumlah pengunjung ke website dan aplikasi media berbasis berita menurun, demikian juga tren pendapatan media. Bahkan, tak sedikit perusahaan media yang mengurangi jumlah jurnalis untuk beradaptasi dengan proyeksi bisnis yang tidak menentu.

Media Akurasi Berita, Bukan Youtuber

Arsip foto- Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (1/10/2024). (ANTARA (Khaerul Izan))

"Saya selalu bilang ke pejabat-pejabat. Tolong belanja iklan ke media massa, kalau nggak nanti mati. Hanya media, insan pers, yang selalu memastikan akurasi dalam pemberitaan. Itu tidak bisa dilakukan buzzer, YouTuber, influencer," kata Ninik.

Soal belanja iklan pemerintah ke platform asing pun sempat disinggung Joko Widodo saat memberi sambutan sebagai Presiden di Hari Pers Nasional dua tahun lalu. Joko Widodo juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi belanja iklan pada industri media. "Sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama oleh platform-platform asing," ujar Jokowi pada peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Sumatera Utara, Kamis, 9 Februari 2023 lalu.

Sebagai Gubernur Konten yang kerap membagikan aktivitasnya di platform Youtube yang notabene milik perusahaan raksasa digital Google, Dedi Mulyadi tidak lagi membutuhkan media mainstream untuk belanja iklan kegiatan provinsi Jawa Barat. Tentu dengan memilih platform Youtube, ada pembagian keuntungan antara pemilik channel dengan platform Youtube itu sendiri atau yang biasa disebut iklan adsense.

Itulah yang membuat para konten kreator termasuk Dedi Mulyadi memilih Youtube untuk berbagi video, karena ada keuntungan juga di sana. Semoga Gubernur Konten tidak menginspirasi daerah lainnya maupun pemerintah pusat, sehingga meminimalisir krisis media di lokal dan di Jakarta. Tapi satu hal yang perlu diingat "Platform Media Boleh Mati, Jurnalisme Takkan mati."