Lindungi Petani dan Pekerja Padat Karya, Kunci Stabilitas Ekonomi Ada di Sektor Rakyat

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah diimbau memberikan perhatian serius terhadap dua sektor strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas perekonomian nasional, yakni sektor padat karya dan pertanian. Kedua sektor ini memegang peran vital dalam penyerapan tenaga kerja serta menjaga daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri padat karya berkontribusi sebesar 18,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 13,8 persen total tenaga kerja Indonesia. Sementara sektor pertanian pada tahun 2024 menyumbang sekitar 11,31 persen terhadap PDB dari sisi lapangan usaha.

Jenis industri padat karya yang perlu menjadi perhatian khusus antara lain industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, serta produk hasil tembakau. Industri-industri ini dikenal menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

Dengan melihat angka-angka tersebut, perlindungan terhadap dua sektor ini menjadi sangat penting agar perekonomian tetap terjaga dan kesejahteraan rakyat meningkat. Tanpa perlindungan yang cukup, potensi meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat bisa menjadi ancaman serius bagi kondisi sosial dan ekonomi.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi RI Tak sampai 5 Persen di Kuartal I 2025, Luhut: Tak Perlu Khawatir

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo, menegaskan pentingnya peran negara dalam memastikan perlindungan bagi para pekerja di sektor padat karya dan petani, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan pesatnya disrupsi teknologi.

“Kebijakan khusus seperti pelatihan hingga penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya sangat diperlukan, mengingat gelombang PHK juga sangat masif akhir-akhir ini,” ungkap Ali dalam keterangannya, Rabu, 7 Mei 2025.

Ia juga meminta agar pemerintah hadir di saat para pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi, khususnya menjelang momen besar seperti Hari Raya Idul Fitri.

“Diharapkan pemerintah turun tangan, memberikan solusi, agar pekerja yang terkena PHK bisa mendapatkan hak-haknya. Pemerintah juga perlu memberikan bantalan sosial berupa bansos,” tukas Ali.

Baca Juga: Erick Thohir Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI 4,87 Persen Lebih Baik dari Banyak Negara

Selain itu, kemudahan akses pembiayaan bagi korban PHK juga dianggap penting agar mereka bisa bangkit melalui kewirausahaan.

“Agar yang di-PHK bisa kembali pulih untuk berwirausaha, jangan dipersulit,” tambah dia.

Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin. Ia menyoroti lonjakan kasus PHK akibat penutupan sejumlah pabrik yang berdampak pada ribuan pekerja. Beberapa perusahaan yang diketahui tutup dan merumahkan sekitar 3.200 pekerja termasuk PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi Internasional Garut, dan PT Bapintri.

Sementara PT Sritex, yang menghentikan operasionalnya per 1 Maret 2025, tercatat melakukan PHK massal terhadap 10.969 pekerja. Total pekerja yang terdampak sudah lebih dari 14.000 orang.

“Ini adalah masalah besar yang mempengaruhi tidak hanya pekerja yang dirumahkan, tetapi juga ekonomi lokal dan nasional. Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja yang terkena PHK bisa terlindungi dengan baik,” tegas Alifudin dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga: BPS Umumkan Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I 2025 Melambat ke 4,87 Persen

Ia menambahkan, dampak dari krisis tenaga kerja ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis ekonomi yang lebih luas.

“Jika tidak segera ditangani dengan serius, kondisi ini bisa memicu penurunan daya beli masyarakat dan merugikan perekonomian dalam jangka panjang. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim industri yang stabil dan ramah bagi dunia usaha agar tidak terjadi PHK massal yang lebih meluas,” ujar Alifudin.

Sementara itu, menyangkut sektor pertanian, Ali Mahsun menilai bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto sudah mulai mengupayakan perlindungan petani, salah satunya dengan kebijakan penyerapan gabah kering panen (GKP) oleh pemerintah dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Namun, ia tetap mendorong agar pemerintah melakukan reformasi regulasi yang memberatkan petani, terutama soal akses pupuk.

“Ke depan diharapkan, petani-petani di Indonesia ini diikutsertakan BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek jadi kalau ada kecelakaan kerja petani bisa dilindungi. Saya yakin pemerintah mampu memberikan secara gratis untuk itu. Sehingga swasembada pangan tercapai dan para petani dan keluarga sejahtera,” jelas Ali.