Bahlil Beberkan Alasan Pemerintah Cabut 4 IUP di Raja Ampat

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, karena dinilai melanggar aspek lingkungan dan berada dalam kawasan strategis konservasi.

“Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, PT Kawai Sejahtera Mining, ini yang kita cabut,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.

Menurut Bahlil, pencabutan izin ini didasari oleh laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta hasil inspeksi langsung ke lapangan.

Baca Juga: PT Gag Nikel Siap Dukung Penuh Investigasi Lingkungan oleh Menteri LH

“Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LHK pada kami itu melanggar. Yang kedua kita juga turun cek di lapangan, kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga konservasi,” ujarnya.

Ia mengakui terdapat perdebatan karena izin pertambangan tersebut dikeluarkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan geopark. Namun, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Raja Ampat sangat besar.

Baca Juga: Bahlil Cek Langsung Tambang Nikel di Raja Ampat

“Tapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita. Apa alasannya? Pertama secara lingkungan, kedua secara teknis juga kita lihat sebagian masuk di kawasan geopark, dan ketiga keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah, dan juga adalah melihat dari tokoh masyarakat yang saya kunjungi,” papar Bahlil.

Terkait PT GAG Nikel yang masih memiliki IUP di wilayah tersebut, Bahlil menyatakan perusahaan tersebut tidak dicabut, namun akan diawasi secara ketat oleh pemerintah.

“Sekalipun GAG tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita awasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat, tidak boleh rusak terumbu karang, jadi kita betul-betul awasi habis terkait urusan di Raja Ampat,” tegasnya