Rabu, 2 Juli di Jakarta. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjawab pertanyaan media di Kompleks Parlemen. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan: beras oplosan yang dikemas ulang sebagai produk premium ternyata telah beredar di sejumlah minimarket ternama.
Temuan ini didapat setelah tim gabungan melakukan pengambilan sampel di berbagai rantai distribusi, termasuk dari minimarket dan supermarket besar.
“Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” ujar Amran kepada media di Kompleks Parlemen, pada Rabu, 2 Juli 2025 di Jakarta.
Menariknya, setelah Menteri Amran mengungkap praktik pengoplosan beras, sejumlah minimarket langsung menarik produk tersebut dari rak penjualan. Langkah cepat ini diharapkan membawa dampak positif bagi perlindungan konsumen.
Meski demikian, Amran menegaskan bahwa seluruh bukti terkait kasus ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.
Soal sanksi, Menteri Amran menekankan agar hukum diarahkan kepada produsen besar yang terbukti curang, bukan justru menyasar pedagang kecil.
“Jangan korbankan pedagang kecil. Tapi ke produsennya yang besar-besar. Janganlah yang penjual eceran,” tegasnya.
Baca juga: Mentan Amran Ungkap 80 Persen Beras Subsidi Dioplos Jadi Premium, Negara Rugi Rp2 Triliun
Menurut Amran, pedagang eceran kerap kali tak mengetahui jika produk yang mereka jual tidak sesuai standar.
Ia pun tak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap oknum yang sengaja memainkan harga. Padahal, stok beras saat ini melimpah, namun harga di pasaran tetap meroket akibat ulah tak bertanggung jawab tersebut.
Amran juga mengungkap bahwa beras subsidi jenis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turut dioplos dan dijual sebagai beras premium.
Amran mengungkap modus curang di balik peredaran beras premium palsu: sebanyak 80 persen beras subsidi SPHP disedot dan dicampur untuk dijual sebagai beras premium, sementara hanya 20 persen yang diedarkan sesuai aturan melalui kios-kios resmi.
Ia memperkirakan praktik curang ini telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp10 triliun dalam lima tahun terakhir atau setara dengan Rp2 triliun per tahun. Sebanyak 212 produsen beras bermerek bebas diduga terlibat, dan saat ini mereka mulai dipanggil oleh Satgas Pangan Polri untuk dimintai pertanggungjawaban.
Baca juga: Mentan Amran Ancam Umumkan 212 Merek Beras Nakal Jika Tak Segera Berbenah
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
