Meutya Hafid Instruksikan Komdigi Bergerak Cepat Jalankan 3 Agenda Strategis

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menginstruksikan seluruh jajaran di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk segera bertindak cepat dan serempak dalam melaksanakan tiga agenda strategis nasional, yakni konsolidasi lintas kementerian, pengembangan kecerdasan artifisial (AI) nasional, serta percepatan reformasi tata kelola internal.

Arahan tersebut disampaikan Meutya dalam sesi penutupan Rapat Pimpinan Kemkomdigi yang digelar di Jakarta pada Rabu, 2 Juli 2025.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah kembali menekankan pentingnya percepatan dalam pelaksanaan program di seluruh kementerian dan lembaga.

“Presiden kemarin kembali mengingatkan bahwa semua harus memahami bahwa kita perlu melakukan percepatan-percepatan kerja,” tegas Meutya dikutip dari laman resmi Komdigi, Kamis, 3 Juli 2025.

Salah satu contoh konkret percepatan kerja adalah dalam pengembangan AI nasional. Kemkomdigi telah melakukan konsolidasi dengan 39 kementerian dan lembaga untuk menyatukan visi dan langkah dalam penyusunan Peta Jalan AI di Indonesia.

"Kemarin kita mengumpulkan 39 K/L, mau duduk bersama, itu juga sesuatu yang perlu kita apresiasi, artinya alignment di bidang AI mudah-mudahan bisa terjaga," ujarnya.

Inisiatif tersebut ditujukan untuk memperkuat kerja sama antarkementerian dan lembaga dalam pengembangan sumber daya manusia serta membangun ekosistem AI yang berkelanjutan di Indonesia.

Selain kerja sama lintas instansi, Meutya juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi internal di semua jenjang, khususnya dari pejabat Eselon II ke Eselon I. Ia mendorong adanya pola kepemimpinan yang kolaboratif guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan adaptif.

“Tidak boleh ada yang merasa berjalan sendiri tanpa koordinasi,” pungkasnya.

Rapat Pimpinan Kemkomdigi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Nezar Patria, Wakil Menteri Angga Raka Prabowo, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para pejabat pimpinan tinggi madya, serta Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri.