Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp43,6 triliun untuk merenovasi dua juta rumah tidak layak huni di wilayah pedesaan.
Setiap rumah akan menerima bantuan sekitar Rp21,8 juta. Namun, menurut Fahri, tantangan utama dalam program ini bukan hanya soal pendanaan semata.
“Kapasitas kita membangun renovasi massal selama ini paling tinggi 140 ribu rumah per tahun. Sekarang kita ditargetkan 2 juta. Itu lompatan besar yang tidak mungkin dicapai tanpa teknologi,” ucapnya pada Kamis, di Jakarta.
Fahri menjelaskan bahwa di wilayah pedesaan, sebagian besar keluarga sebenarnya sudah memiliki rumah karena masih menjunjung tinggi konsep keluarga besar atau extended family. Namun, permasalahannya terletak pada kondisi rumah yang umumnya tidak layak huni. Artinya, persoalan utama perumahan di desa bukanlah soal kepemilikan lahan, melainkan kualitas bangunan tempat tinggal itu sendiri.
Baca juga: Maruarar Gandeng Aguan dan Buddha Tzu Chi Renovasi 2 Ribu Rumah
Secara umum, persoalan utama perumahan di pedesaan adalah banyak warga masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Rumah-rumah ini lebih difungsikan sebagai tempat berteduh semata, bukan sebagai simbol status atau kenyamanan. Kondisi semacam ini banyak dijumpai di berbagai penjuru Indonesia, mulai dari wilayah pesisir hingga tepian sungai.
"Maka strategi pemerintah di masa yang akan datang adalah melakukan renovasi besar-besaran terhadap perumahan, terutama di desa-desa di seluruh Indonesia. Ini naik jumlahnya menjadi 2 juta unit rumah," ujar Fahri.
Sebagai tambahan informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengajukan usulan renovasi terhadap dua juta unit rumah pada tahun mendatang. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya jumlah rumah tidak layak huni yang masih tersebar di Indonesia, yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 26 juta unit.
Selain itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, turut mengusulkan program pembangunan 500 ribu unit rumah subsidi untuk tahun 2026 dalam rapat kabinet.
(Sumber: Antara)