Satu Siswa Sekolah Rakyat Dapat Rp48 Juta Setahun dari Kemensos

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 juta per tahun untuk setiap siswa Sekolah Rakyat. Dana ini ditujukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang menunjang proses belajar mereka.

"Kalau kita detailkan, kurang lebih untuk tiap siswa, itu per tahun anggarannya Rp48 juta lebih, yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat, jadi, Sekolah Rakyat ini sekolah inklusif ya," ujar Agus Jabo Priyono, Wamensos ketika di temui di Jakarta, Rabu. 

Ia mengungkapkan bahwa saat ini Sekolah Rakyat yang telah berjalan merupakan sekolah rintisan. Hingga akhir Juli 2025, program ini tersebar di 100 titik dengan total 9.755 siswa. Adapun jumlah guru, tenaga pendidik, wali kelas, dan wali asrama mencapai 1.554 orang.

Sementara itu, per 14 Juli 2025, sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat telah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Beragam kegiatan orientasi digelar, mulai dari tes kesehatan, pengenalan ruang kelas dan asrama, hingga fasilitas seperti laboratorium dan perpustakaan. Menariknya, pemetaan bakat siswa juga dilakukan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Jadi, siswa-siswa ini bakatnya di mana, itu kemudian kita menggunakan teknologi AI, mendata anak-anak itu menurut bakatnya masing-masing, termasuk kita juga melakukan pendalaman untuk kemampuan akademik terhadap anak-anak," kata Agus.

Ia menambahkan, 37 Sekolah Rakyat lainnya dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Juli 2025. Dengan begitu, total akan ada 100 sekolah yang aktif berjalan. Ke depannya, Kemensos akan memfokuskan upaya pada pembangunan Sekolah Rakyat permanen.

"Selanjutnya kita akan melanjutkan Perintah Presiden untuk menyediakan juga sekolah-sekolah rakyat permanen. Saat ini (yang berjalan) sekolah rintisan, nanti yang berikutnya adalah sekolah permanen, kita akan bangun lewat lahan-lahan yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi," ujarnya.

Ia menegaskan di tahun 2026, para siswa yang saat ini mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan akan dipindahkan ke Sekolah Rakyat permanen.

"Jadi untuk pembangunan Sekolah Rakyat, lahannya itu perintah terakhirnya 8,2 hektare (per sekolah), itu anggaran yang disediakan oleh pemerintah sekitar Rp200 miliar (per sekolah), tetapi itu bukan hanya untuk pembangunan, melainkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan operasional sekolah selama satu tahun," ucapnya. 

Agus turut menjelaskan bahwa para siswa Sekolah Rakyat dipilih melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas utama diberikan kepada masyarakat miskin dan sangat miskin yang berada di desil satu.

"Kita berangkat dari sana (DTSEN) di dalam melakukan rekrutmen siswa, siapa yang merekrut tim? Dari Kemensos, kemudian dari pemerintah daerah ada dinas sosial, kemudian ada Badan Pusat Statistik (BPS), ada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ada kepala desa, termasuk hasil dari rekrutmen siswa yang berdasarkan data dan ground check, ini harus diteken oleh bupati atau wali kota dan diserahkan ke Kemensos,"  ujar Agus Jabo.

Baca juga: Sekolah Rakyat Membuat Anak Kami Punya Harapan Lagi: Terima Kasih Pak Presiden!

(Sumbr: Antara)