Mentan Ungkap Kecurangan Beras Lewat 13 Laboratorium Independen

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa temuan kecurangan pada 212 merek beras bukan tanpa dasar. Temuan itu diperoleh lewat serangkaian uji ketat yang melibatkan 13 laboratorium independen di berbagai penjuru Indonesia sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi.

"Jadi itu (praktik kecurangan beras) kami temukan, dan bukan kami (yang) periksa. Kami pakai tim independen adalah lab, 13 lab yang periksa di seluruh Indonesia," ucap Mentan saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, pada Rabu, di Jakarta. 

Ia mengungkapkan bahwa investigasi dimulai saat ditemukan kejanggalan harga ketika harga gabah di tingkat petani dan penggilingan menurun, tetapi harga beras yang diterima konsumen justru melonjak naik.

Kementerian Pertanian menilai kondisi ini sebagai indikasi kuat adanya anomali dalam rantai distribusi beras nasional.

Ironisnya, meski data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras meningkat 14 persen setara surplus lebih dari 3 juta ton, namun kenaikan tersebut justru dibarengi lonjakan harga di tingkat konsumen.

Sebagai langkah tegas, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri, Bapanas, dan Kejaksaan mengambil sampel dari 268 merek beras di 10 provinsi penghasil utama. Seluruh sampel tersebut kemudian diuji mutunya secara menyeluruh melalui jaringan laboratorium independen untuk memastikan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini kita mengambil sampel 268 (merek beras). Dari 268 ada 212 tidak sesuai dengan mutu, harga, kemudian volume," kata Mentan.

Baca juga: DPR Minta Mentan Gercep Bereskan Beras Oplosan

Amran menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan langkah strategis untuk membenahi tata kelola beras nasional. Terlebih, dengan cadangan beras yang kini menembus angka 4 juta ton, masyarakat tak perlu khawatir soal ketersediaan.

Ia juga mengungkap praktik curang di lapangan, di mana beras curah dikemas ulang seolah-olah sebagai produk premium atau medium tanpa prosedur yang benar, bahkan ada yang mengurangi isi kemasan, hanya 4,5 kilogram dari takaran seharusnya 5 kilogram.

Menteri Pertanian mengungkapkan, praktik kecurangan dalam distribusi beras—yang melanggar standar mutu, takaran berat, hingga Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen hingga lebih dari Rp99 triliun setiap tahunnya.

Merespons hal ini, Mentan langsung menghubungi Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tersebut sekaligus menyerahkan daftar 212 merek beras yang diduga menyalahi aturan perdagangan.

Proses investigasi dilakukan dengan pengambilan sampel pada 6–23 Juni 2025. Sebanyak 268 sampel beras dikumpulkan dari berbagai titik di 10 provinsi, termasuk Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), pasar-pasar dan penjual beras di wilayah Jabodetabek, serta sejumlah lokasi penjualan beras di Sulawesi Selatan.

Selain itu, sampel juga diambil dari pasar dan penjual beras di berbagai daerah lainnya seperti Lampung, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga Jawa Barat.

"Labnya kami pakai ada 13 seluruh Indonesia karena kami khawatir kalau ada beda hasil dari lab. Jadi, kami sangat hati-hati, kami khawatir kalau ada komplain karena ini sangat sensitif," ucap Mentan.

Baca juga: Polri Periksa 22 Saksi Terkait Dugaan Kecurangan Produsen Beras

(Sumber: Antara)