Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dibahas di DPR.
Salah satunya Bendahara Negara itu melaporkan kepada Presiden terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan APBN 2024.
“Pertama mengenai rencana Undang-Undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran dan insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP,” ucap Sri Mulyani.
Selain itu, Menkeu turut melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pegawai Kemenkeu Susut Hampir 1.000 Orang, Ada Apa?
Baca juga: Prabowo Cerita Menkeu Sri Mulyani Stres Setiap Dipanggil ke Istana
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa capaian ini mencerminkan keseimbangan antara potensi penerimaan dan kebutuhan belanja negara.
“Saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025. Terutama pembahasan sesudah laporan semester yang dalam hal ini beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menkeu turut menyampaikan persiapan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada DPR pada bulan Agustus mendatang.
Menurutnya, penyusunan RAPBN tersebut mengakomodir program prioritas Presiden mulai dari makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, hingga penguatan ketahanan pangan.
“Dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemendiktisaintek,” tandasnya.