Hari Kedua CTRL+J APAC 2025 Soroti Peran AI, Bahasa Lokal, dan Keadilan Data dalam Jurnalisme

Ntvnews.id, Jakarta - Konferensi regional CTRL+J APAC 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta International Fund for Public Interest Media (IFPIM), memasuki hari kedua.

Acara yang berlangsung dari 22 hingga 24 Juli di Hotel Le Meridien, Jakarta ini menjadi ajang berkumpulnya para jurnalis, akademisi, pelaku media digital, dan praktisi teknologi dari seluruh kawasan Asia-Pasifik untuk merumuskan masa depan jurnalisme di tengah kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Pada sesi diskusi bertajuk “Preparing the Future: The State of Play in APAC”, jurnalis multimedia asal Filipina, Jacque Manabat, membagikan pengalamannya dalam menggunakan media sosial seperti TikTok untuk menyampaikan berita. Jacque dikenal sebagai newsfluencer yang tetap menerapkan standar jurnalisme dalam menyajikan kontennya.

“Kami masih melakukan pekerjaan dengan metode jurnalistik, hanya saja dengan bentuk penceritaan yang berbeda,” katanya, dikutip dari rilis yang diterima Ntvnews, Kamis, 24 Juli 2025.

Sementara itu, Irendra Radjawali, peneliti dari Kyoto University, Jepang, menyoroti bias dalam data yang digunakan oleh sistem AI.

“Data yang dimasukkan ke dalam AI sangat bias karena sebagian besar dibuat oleh programmer kulit putih dan Barat, jadi sebenarnya tidak lengkap dan serba tahu seperti yang kita asumsikan,” ungkap Irendra.

Dalam panel diskusi “Preparing the Future: Compensation Strategies”, Wakil Ketua Public Interest Publishers Alliance Australia (PIPA), Nelson Yap, mengungkapkan bahwa pemerintah Australia mendukung sektor jurnalisme dengan memberikan dana hibah besar.

“Jurnalisme adalah infrastruktur publik yang sangat penting dan pemerintah Australia mengakui hal ini. Pada 2025, pemerintah Australia mendistribusikan dana hibah sebesar US$99 juta untuk organisasi berita selama tiga tahun,” ungkap Nelson.

Ia juga menjelaskan tentang kebijakan news bargaining code yang diluncurkan untuk menekan perusahaan teknologi besar seperti Google dan Metta agar menghargai konten berita.

“News Bargaining Initiatives mendorong platform digital untuk masuk atau memperbarui kesepakatan dengan penerbit berita. Pada saat yang sama, Amerika mengancam akan memperlakukan tarif tambahan atau tarif yang lebih tinggi di Australia karena kami mengatur teknologi, sementara perusahaan-perusahaan teknologi menjarah organisasi-organisasi berita di Australia,” imbuhnya.

Topik penting lainnya dibahas dalam panel “Preparing the Future: Amplifying Diverse Voice and Addressing the Language Barrier in AI”. Shalini Joshi, Program Director for Training and Network Meedan, menyampaikan bahwa teknologi AI untuk pemeriksaan fakta kini tersedia dalam 31 bahasa Asia guna memperluas jangkauan artikel media dan organisasi masyarakat sipil.

Dr. Leslie Teo, Senior Director of AI Product dari AI IG, memperkenalkan LLM SEA-Lion, model bahasa besar yang berfokus pada bahasa-bahasa Asia Tenggara, termasuk bahasa lokal seperti Jawa dan Ambon. Sementara itu, Ayu Purwarianti dari AI Center ITB memaparkan tentang proyek Nusa Dialogue, inisiatif ITB untuk mendokumentasikan bahasa daerah di Indonesia, yang sumber datanya berasal dari penutur asli berbagai dialek lokal.

Panel terakhir yang bertajuk “Preparing for the Future: Publisher’ Preparedness and Engagement Strategy in the Era of AI” menampilkan dua narasumber penting. Sergio Spagnuolo, Executive Director of Nucleo Journalismo dari Brasil, menyampaikan bahwa berdasarkan riset, Indonesia dan Brasil tergolong longgar dalam regulasi AI.

“Indonesia dan Brasil memiliki kebijakan AI yang sangat permisif, hanya 5-6 persen situs web media yang memblokir setidaknya satu agen AI dalam file robot.txt mereka. Sementara itu, proporsinya 35 persen di Amerika Serikat. Kami akan segera merilis sebuah alat untuk penerbit menghasilkan file robot.txt anda sendiri, untuk membantu Anda memblokir bot apapun yang ingin anda blokir,” katanya.

Matt Prewitt, President of RadicalxChange Foundation, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap konten media yang dihasilkan jurnalis.

“Mereka harus mengumpulkan kekuatan untuk bernegosiasi dengan perusahaan teknologi dalam hal akses AI dan bagaimana informasi dapat dibagikan. Tidak mengontrol akses terhadap konten Anda akan mengakibatkan penurunan dukungan pasar lebih lanjut untuk organisasi media,” ungkapnya.