Mentrans: Tansmigrasi adalah Strategi Menuju Indonesia Emas 2045

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Transmigrasi intens mendorong transformasi transmigrasi dalam menerjemahkan Visi Asta Cita dan agenda strategis pembangunan di masa 2024-2029.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan transmigrasi bukan sekedar program, namun strategi terobosan menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami belum mulai tancap gas, ini masih membangun fondasi. Tapi arahnya jelas, transmigrasi kini adalah strategi besar untuk distribusi pembangunan dan penguatan SDM unggul,” ucap Iftitah dalam keterangan resminya, Jumat 25 Juli 2025.

Saat ini Kementerian Transmigrasi sedang membenahi beberapa regulasi ketransmigrasian guna mendukung arah perubahan kebijakan, program dan anggaran Kementerian Transmigrasi.

Kemudian mendukung daya tarik investasi luar negeri dan dalam negeri di berbagai kawasan transmigrasi dari Aceh hingga Papua.

Iftitah menjelaskan, pentingnya kolaborasi dengan kantor PCO dalam menggemakan perubahan pola pikir publik atas definisi transmigrasi yang tidak sekedar perpindahan fisik atau pengiriman orang untuk distribusi penduduk ke berbagai daerah.

Perpindahan penduduk secara non-fisik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perpindahan secara fisik guna penduduk menetap di kawasan transmigrasi.

Ia menegaskan Kementerian Transmigrasi memiliki lahan-lahan potensial di berbagai kawasan transmigrasi se-Indonesia, dan hal ini menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modal di kawasan transmigrasi.

Dengan strategi kewilayahan yang disebut Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT), Iftitah sedang mendesain skema baru pengembangan investasi di kawasan transmigrasi yang berbasis kolaborasi dunia usaha - masyarakat transmigran - pemerintah daerah.

Dalam skema ini, lahan transmigrasi menjadi aset produktif sebagai saham masyarakat yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Transmigrasi (BUMT).

Dengan demikian, masyarakat transmigrasi memperoleh dividen, sekaligus menjadi tenaga kerja di kawasan investasi terkait.

Dari sisi sumber daya manusia, Kementerian Transmigrasi mendorong Transmigrasi Patriot yang terdiri anak-anak muda dari berbagai kampus nasional guna membantu pemetaan komoditas unggulan dan memperkuat kelembagaan BUMT.

Dalam hal Transmigrasi Patriot, Iftitah menjelaskan di tahun anggaran 2025 ini, Kementerian Transmigrasi mengirimkan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang mendapat animo tinggi dari pendaftar mahasiswa sekitar 3.007 pendaftar.

Dari jumlah ini, Kementerian Transmigrasi melakukan seleksi dan mengirimkan 2000 mahasiswa yang berasal dari UI, IPB, UNPAD, ITB, UNDIP, UGM dan ITS yang dikirimkan ke 154 kawasan transmigrasi dari Aceh hingga Papua dalam skema Tim Ekspedisi Patriot (TEP). Dari TEP, terdapat 45 Guru Besar yang memimpin TEP di beberapa kawasan transmigrasi.

Di tahun 2026, Kementerian Transmigrasi mendesain skema Beasiswa Patriot sekitar 1000 - 1500 orang di berbagai kampus nasional dengan pola perkuliahan di kampus dan di lapangan secara langsung di kawasan transmigrasi.

Serta memiliki ikatan pengabdian pasca studi di kawasan transmigrasi atau kontribusi lainnya dalam percepatan pengembangan ekonomi kawasan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

Dalam konteks pengembangan ekonomi, Menteri Iftitah menguraikan Kementerian Transmigrasi mendesain kawasan transmigrasi tematik berbasis komoditas dan produk unggulan, seperti transmigrasi maritim, transmigrasi peternakan, transmigrasi kopi, transmigrasi coklat, maupun transmigrasi energi terbarukan, dan tematik lainnya sesuai potensi wilayah dan konteks sosial.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, PCO Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi atas arah perubahan yang digencarkan Kementerian Transmigrasi.

“Terkait hal ini, Kantor PCO akan memperkuat kolaborasi PCO dan Kementerian Transmigrasi dengan meningkatkan pemberitaan yang bersifat informatif dan kesadaran publik (public awarenes) atas agenda dan isu-isu ketransmigrasian,” ungkap Deputi Fritz.

Diskusi yang produktif ini menyepakati agenda setting komunikasi publik yang terukur guna mendukung agenda strategis pembangunan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.