Ntvnews.id,
Menurut AHY, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pembangunan bisa dipercepat dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
"Saya mengajak kita semua untuk melihat ke depan, menuju Indonesia 20 tahun ke depan (2045). Rakyat mendambakan infrastruktur yang berdampak langsung, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup,"
ungkapnya saat berbicara di hadapan para pengusaha dalam Rakerkonas ke-34 Apindo di Bandung, Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang tengah direncanakan dan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek ini juga menyasar kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari ketahanan pangan, energi, dan air, hingga penguatan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penanganan kemiskinan dan krisis iklim.
"Pembangunan infrastruktur yang tengah dan akan dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan hanya bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun juga menyentuh aspek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat seperti ketahanan pangan, energi, dan air, peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, penguatan konektivitas nasional dan ketahanan terhadap krisis iklim," tegas Agus.
Ia juga menyoroti berbagai program prioritas pemerintah yang sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur yang memadai untuk dapat berjalan secara optimal.
"Sejumlah program unggulan yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembangunan sekolah rakyat,"
ujar AHY.
Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa sektor usaha memiliki posisi yang sangat penting dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Ia juga menyatakan bahwa mengingat keterbatasan anggaran negara, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) menjadi instrumen yang kian penting.
"Pemerintah memiliki keterbatasan fiskal. Maka dari itu, kami sangat mengundang kontribusi dan peran dunia usaha,"
katanya.
Tak hanya itu, AHY juga menilai sektor usaha berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, terutama di sektor konstruksi, serta dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di dalam negeri. Oleh karena itu, ia berharap agar sinergi antara pemerintah dan Apindo tetap terjalin erat dan menjadi kekuatan sosial-ekonomi dalam proses pembangunan nasional.
"Kami sangat berharap kerja sama dan hubungan baik antara pemerintah dengan Apindo dapat menjadi modal kuat untuk pembangunan Indonesia ke depan,"
tutup Agus.
(Sumber: Antara)