BI dan Muhammadiyah Tegaskan Komitmen Perkuat Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Bank Indonesia (BI) bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di Tanah Air.

Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta pada hari Rabu, 6 Agustus 2025.

Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan wujud dari upaya bersama dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Baca Juga: Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,25 Persen di Juli 2025

“Nota Kesepahaman antara BI dan PP Muhammadiyah sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam memperkuat eksyar di Indonesia,” ujar Perry Warjiyo.

Ia menambahkan bahwa Nota Kesepahaman tersebut memiliki beberapa tujuan strategis. Tujuan pertama adalah menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan eksyar, khususnya terkait pemberdayaan ekonomi dan pendalaman pasar keuangan syariah.

Kedua, kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan transfer pengetahuan antara Bank Indonesia dan PP Muhammadiyah, sehingga keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah dapat terdokumentasikan dengan baik dan terus berkembang secara berkelanjutan.

Ketiga, Nota Kesepahaman ini juga menjadi pedoman kerja dalam memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam merancang dan menjalankan program kolaborasi di bidang eksyar.

Baca Juga: KADIN dan Belarusia Bahas Penguatan Industri Pupuk, Alat Berat dan SDM

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap eksyar dapat meningkat, yang pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini turut disaksikan oleh unsur Majelis, Lembaga, dan Biro PP Muhammadiyah, serta para rektor dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah di wilayah Jabodetabek.

Langkah strategis ini juga dimaksudkan untuk memperkuat beragam program dan inisiatif yang akan dijalankan secara bersama, sebagai bagian dari usaha konkret dalam mengaktualisasikan visi dan misi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan bahwa kerja sama antara bank sentral dan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini tidak hanya sebatas program teknis semata, melainkan juga memiliki makna strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Kasih 3 Kado HUT RI untuk Guru: Insentif, Subsidi, dan Bantuan Akademik

“Kerja sama antara bank sentral dan organisasi Islam terbesar ini dalam pengembangan eksyar tidak semata hanya program, namun juga berperan menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat,” kata Haedar Nashir.

Ia menekankan bahwa kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah guna mewujudkan tatanan ekonomi yang adil.

Menurut Haedar, ekonomi yang adil adalah sistem ekonomi yang menekankan pemerataan kesejahteraan, distribusi sumber daya yang adil, serta mendorong inklusivitas dan kepedulian sosial dalam mengamalkan kebaikan.

“Ekonomi yang berkeadilan yakni ekonomi yang berfokus pada pencapaian kemakmuran yang merata dan inklusif serta distribusi sumber daya yang adil bagi seluruh masyarakat dan saling peduli dalam mengamalkan kebaikan,” jelasnya.

Baca Juga: Kemenhut dan GWF Kembangkan Kawasan Konservasi Gajah di Lahan Prabowo

Kerja sama antara Bank Indonesia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejatinya telah berlangsung dalam berbagai program, seperti pemberdayaan unit usaha pesantren di berbagai wilayah, pengembangan ekonomi berbasis masjid, penguatan kelembagaan dan ekonomi usaha Muhammadiyah, penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), serta kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

(Sumber: Antara)