Ramai Kritik Film Animasi Merah Putih: One For All, Wamen Ekraf Sebut Hanya Beri Saran Teknis

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar buka suara terkait Film animasi Merah Putih: One For All kini jadi sorotan publik. 

Adapun film animasi tersebut kualitas yang dianggap buruk dengan besaran biaya produksi yang dikeluarkan terasa janggal buat publik.

Lewat media sosialnya, Irene menjelaskan pihaknya memang sempat menerima perwakilan tim produksi film animasi tersebut, yakni Perfiki Kreasindo.

Namun, ia membantah jika pemerintah memberikan dana untuk penggarapan film tersebut.

"Kami tidak memberikan bantuan financial dan tidak memeberikan fasilitas promosi," ucap Irene dalam akun Instagram pribadinya @irene.umar, Senin 11 Agustus 2025.

Baca juga: Wamen Irene Tegaskan Kemenekraf Tak Biayai Film Animasi Merah Putih: One for All

Menurutnya dalam pertemuannya dengan tim produksi film tersebut hanya sebatas memberikan masukan saja untuk character look, feels dan trailernya.

"Hal oni selalu saya lakukan di setiap audiensi dengan semua pihak supaya setiap audiensi saya bisa mendengar langsung dari pelaku industri dan memberikan feedback based on my experience," jelasnya.

Menurutnya semua pejuang ekonomi kreatif itu bebas berkarya, selama memberi dampak positif.

Seperti diketahui, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, film animasi bertema nasionalisme berjudul Merah Putih One For All tengah menjadi sorotan publik. 

Trailer resminya yang dirilis baru-baru ini memicu perdebatan di media sosial.

Baca juga: Sosok Toto Soegriwo, Produser Film Merah Putih: One For All, Pernah Jadi Penyiar Radio

Film ini mengangkat kisah anak-anak dari berbagai budaya di Indonesia yang bersatu demi menyelamatkan bendera Merah Putih. Namun, bukan hanya ceritanya yang dibicarakan, melainkan juga kabar bahwa biaya produksinya mencapai Rp6,7 miliar. 

Informasi tersebut diungkap langsung oleh Produser Eksekutif Sonny Pudjisasono. 

Publik semakin terkejut ketika mengetahui proses produksinya hanya memakan waktu sekitar dua bulan sejak Juni 2025.