Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri (tengah), didampingi Wakil Direktur Utama dan Direktur Keuangan, memaparkan capaian kinerja Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, 11 September 2025. Hingga Juli 2025, Pertamina mencatat kontribusi Rp225,6 triliun bagi penerimaan negara, menjadikannya BUMN penyumbang terbesar pajak, dividen, dan PNBP. (PERTAMINA)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengevakuasi 18 warga negara Indonesia (WNI) dari Nepal setelah kerusuhan besar melanda negara tersebut. Para WNI berhasil dipulangkan dengan pendampingan tim pelindungan WNI dari Bandara Internasional Tribhuvan, Kathmandu, pada Kamis, 11 September 2025.
Kemlu RI menyebutkan bahwa para WNI tersebut dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat, 12 September 2025.
Menurut catatan Kemlu, 18 WNI itu berasal dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (), Kementerian Kesehatan, lembaga GIZ Indonesia dan asosiasi hydro, serta Universitas Indonesia.
Baca Juga: Dirut Pertamina Pastikan Tidak Ada Monopoli Penjualan BBM
Sebagian besar rombongan berada di Kathmandu untuk menghadiri agenda kerja sama energi terbarukan Indonesia-Nepal-Jerman bertajuk “3rd Exchange of Renewable Energy Mini-grids in South-South and Triangular Cooperation” (ENTRI) yang digelar 8—12 September 2025.
Selain peserta agenda kerja sama tersebut, terdapat pula WNI yang tengah berwisata di Nepal saat kerusuhan pecah. Berdasarkan penelusuran tim pelindungan WNI di Nepal, sebagian besar berada di Kathmandu, sementara lainnya tersebar di Pokhara dan Lumbini.
Kemlu RI menegaskan, tim pelindungan WNI dari Kemlu dan KBRI Dhaka, yang diakreditasi untuk Nepal, akan tetap berada di negara itu guna memantau situasi serta memastikan kepulangan seluruh WNI dengan aman.
Direktur Informasi dan Media Kemlu RI, Hartyo Harkomoyo, menambahkan bahwa komunikasi terus dilakukan dengan seratusan WNI lain yang masih berada di Nepal.
Baca Juga: Kemlu Ungkap Alasan Prabowo Berbicara Nomor Urut 3 di Sidang Umum PBB
“Saat ini KBRI Dhaka secara intensif terus menjalin komunikasi dengan 134 WNI yang ada di sana, baik yang sedang menetap atau tujuan-tujuan tertentu untuk berkunjung di sana maupun yang tergabung dalam delegasi pertemuan internasional di Kathmandu,” ujar Hartyo saat ditemui di Kantor Kemlu RI, Kamis.
Kerusuhan di Nepal sendiri bermula dari protes terhadap korupsi pemerintahan serta pelarangan media sosial populer pada Senin, 8 September 2025. Aksi itu berkembang menjadi penjarahan massal yang menewaskan 31 orang dan melukai ratusan lainnya.
Situasi politik Nepal kian memanas setelah Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri kepada Presiden Ram Chandra Paudel, yang kemudian segera menyiapkan pembentukan pemerintahan baru.
Baca Juga: Kemlu Evakuasi 18 WNI dari Nepal Akibat Kerusuhan Besar
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
