OJK Terus Awasi Pengelolaan Dana Pemerintah Rp200 Triliun di Lima Bank

Ntvnews.id, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk mendukung efektivitas pengelolaan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan di lima bank umum. Pengawasan ini dilakukan agar penyaluran kredit meningkat secara optimal namun tetap prudent.

“OJK juga meminta perbankan untuk tetap menerapkan manajemen risiko yang terukur dalam penyaluran kredit agar kualitas kredit perbankan tetap terjaga, dan dana masyarakat/pemerintah tetap terjaga dengan aman,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam jawaban tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dian menambahkan bahwa OJK sangat menghargai langkah pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana negara untuk mendukung perbankan dan perekonomian nasional. Ia berharap penempatan dana tersebut dapat mendorong penurunan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan, yang pada akhirnya bisa menurunkan suku bunga kredit dan menjadi stimulus pertumbuhan kredit guna mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

Baca Juga: KPK Panggil Iman Adinugraha Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

Ia menekankan bahwa pertumbuhan kredit perbankan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan likuiditas. “Laju kredit juga sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti kuatnya permintaan pembiayaan dari dunia usaha, prospek pertumbuhan ekonomi nasional, stabilitas keamanan dan politik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor ekonomi, serta faktor-faktor eksternal,” ujar Dian.

Sebagai catatan, likuiditas perbankan saat ini tergolong baik, tercermin dari rasio AL/NCD sebesar 119,43 persen dan AL/DPK sebesar 27,09 persen pada Juli 2025, jauh di atas ambang minimal masing-masing 50 persen dan 10 persen. “Dengan demikian, penguatan di seluruh aspek tersebut menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang tinggi dan berkelanjutan,” tegas Dian.

Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Gayo Perseroda

Dian menambahkan bahwa ekonomi Indonesia masih solid di tengah dinamika global maupun domestik. Pada kuartal II 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen yoy, melebihi ekspektasi 4,8 persen. Sektor manufaktur pun kembali ekspansif dengan PMI 51,5 pada Agustus 2025 setelah empat bulan kontraksi, menandakan aktivitas ekonomi yang berpotensi menopang pertumbuhan sepanjang 2025.

Optimisme konsumen juga tetap terjaga, tercermin dari indeks keyakinan konsumen Agustus 2025 di level 117,2. Sektor perbankan Indonesia tetap tangguh dengan kinerja stabil meski pertumbuhan kredit lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. Pada Juli 2025, kredit tumbuh 7,03 persen yoy, terutama didorong oleh kredit korporasi yang naik 9,59 persen yoy. Dari sisi sektor ekonomi, pertumbuhan didukung oleh sektor rumah tangga (8,39 persen), industri pengolahan (5,59 persen), serta pertambangan dan penggalian (18,31 persen).

Dana pihak ketiga (DPK) tercatat naik 7,00 persen yoy, sementara loan to deposit ratio (LDR) berada di level 86,54 persen, menandakan ruang ekspansi kredit masih terbuka. Pertumbuhan undisbursed loan sebesar 9,52 persen yoy, lebih tinggi dibanding 6,89 persen tahun lalu, menunjukkan adanya kelonggaran tarik kredit yang bisa dimanfaatkan debitur untuk ekspansi usaha di masa depan.

Sebagai informasi, pada Jumat, 12 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan bahwa dana pemerintah yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia (BI) senilai total Rp200 triliun akan ditempatkan di lima bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dana ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

Sumber: ANTARA