Ntvnews.id, Jakarta - Utang pemerintah menyentuh Rp8.353,02 triliun hingga akhir Mei 2024 atau meningkat Rp14,59 triliun jika dibandingkan posisi utang pada April 2024 sebesar Rp8.338,43 triliun.

Di mana untuk tenggat waktu jatuh tempo untuk tahun 2025 sampai 2029 mencapai sekitar Rp3.749 triliun dan sebesar Rp800 triliun pada tahun depan.

Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai negara bisa mengalami gangguan bila nominal utang itu tidak diimbangi dengan penerimaan negara.

"Memang kita punya warisan hutang yang luar biasa. Sampai dengan Mei 2024 itu kita punya hutang Rp8.353,02 triliun, di mana akan jatuh tempo pada tahun 2025-2029 itu sekitar Rp3.749 triliun. Sementara tahun depan itu Rp800 triliun dulu," ucap Eshter Dalam diskusi Publik Warisan Utang ke Pemerintahan Mendatang, Kamis (4/7/2024).

"Kalau itu tidak diimbangi dengan kapasita penerimaan negara yang semakin meningkat, maka saya tidak bisa terbayang apakah negara ini akan mengalami stroke yang ketiga, semoga tidak," sambungnya.

Sehingga, Esther menekankan perlu adanya alternatif sumber pendanaan untuk membiayai program mercusuar dan fantastis milik pemerintah ke depannya.

Ia pun membeberkan untuk program Ibu Kota Nusantara (IKN) anggarannya sebesar Rp466 triliun. Kemudian program makan siang gratis sebesar Rp466 trilun, dan tahun pertama atau 2025 sudah ditetapkan Rp71 triliun.

"Ini membuat pemerintah ke depan mau tidak mau, suka tidak suka, harus menghasilkan income lebih untuk memperluas kapasitas ruang fiskal demi membiayai program-program yang sangat fantastis tersebut," jelasnya.

Esther pun menyarankan pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nanti bisa mengambil Langkah alternatif.

"Paling tidak prioritas ya program dari pemerintahan mendatang, pilih program yang multiplier effectnya luas dan dampak jangka panjang ada seperti penguatan sumber daya manusia," ucapnya.

Kedua adalah penguatan modal dan yang terakhir adalah transfer teknologi dari negara-negara maju.