Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Sekretariat Jenderal resmi meluncurkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR).
Langkah ini menjadi upaya penting untuk memperkuat integritas serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa integritas dan kepercayaan publik adalah fondasi organisasi modern.
Namun tantangan terhadap nilai-nilai tersebut semakin kompleks, terutama dalam bentuk penyuapan dan kecurangan.
"Penyuapan dan kecurangan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan publik. Karena itu, penerapan SMAP dan SIKENCUR penting untuk membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Wamenaker dalam keterangan tertulisnya, Selasa 23 September 2025.
Baca juga: Kemnaker Panggil 41 Perusahaan yang Tunggak BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: Kemnaker Buka-bukaan Daftar Pekerjaan Paling Dibutuhkan di 2025, Apa Saja?
Ia menambahkan, dalam rangka mengimplementasikan SMAP & SIKENCUR secara efektif, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipahami dan dilaksanakan bersama.
Mulai dari pemahaman yang mendalam atas potensi risiko penyuapan dan kecurangan di seluruh proses bisnis, baik risiko yang berasal dari internal maupun eksternal, penerapan prinsip/pilar anti penyuapan dan kecurangan, serta yang terpenting adalah penguatan budaya integritas.
"Sistem sebaik apapun tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Karena itu, diperlukan keteladanan pimpinan, pembinaan SDM berkelanjutan, serta keberanian pegawai untuk melaporkan penyimpangan tanpa rasa takut," ujarnya.
Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Cris Kuntadi dalam laporannya menyampaikan bahwa peluncuran SMAP dan SIKENCUR merupakan langkah awal pembenahan sistem internal Kemnaker sekaligus pesan kepada publik bahwa Kemnaker berkomitmen mengembalikan reputasi institusi.
"Tujuannya adalah membangkitkan kembali kesadaran anti penyuapan dan anti kecurangan, serta membantu organisasi menghadapi risiko integritas dengan mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas Cris.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
