OJK Pastikan Kesiapan Penerbitan Patriot Bond Milik Danantara

Ntvnews.id, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa penerbitan instrumen investasi Patriot Bond milik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) telah siap untuk diluncurkan.

“(Sudah) siap, meskipun saya belum tahu detailnya, tapi sudah siap,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi usai menghadiri Opening Ceremony dan Seminar Utama Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa lembaganya masih mendalami proposal penerbitan Patriot Bond yang diajukan oleh Danantara Indonesia. Ia menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Kami tengah berdiskusi dengan pihak Danantara agar seluruh proses dilakukan secara prudent dan sesuai tata kelola yang baik. Semua persyaratan harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mahendra.

Baca Juga: OJK Dalami Dugaan Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia

Ia menambahkan, setelah proses pendalaman selesai, OJK akan memfasilitasi penerbitan surat utang perdana Danantara tersebut secara optimal. “Sehingga kami dapat memfasilitasi penerbitan Patriot Bond dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari CEO Danantara Rosan Roeslani mengenai realisasi pemesanan Patriot Bond yang telah menembus angka lebih dari Rp50 triliun.

Sebelumnya, Rosan memastikan bahwa proses pendaftaran izin registrasi Patriot Bond di OJK akan rampung pada Oktober 2025. Obligasi ini ditargetkan menghimpun dana hingga Rp50 triliun, yang akan dialokasikan untuk pembiayaan proyek energi baru dan terbarukan (EBT) serta konversi sampah menjadi energi (Waste to Energy).

Patriot Bond direncanakan diterbitkan melalui skema private placement, dengan tetap mengacu pada ketentuan dan persetujuan yang berlaku di OJK. 

(Sumber: Antara)