Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.
Selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencatatkan sejumlah capaian positif dalam satu tahun kepemimpinan, terutama di bidang ekonomi.
Fundamental ekonomi kuat, stabilitas makroekonomi terjaga, dan kesejahteraan meningkat menjadi catatan penting selama periode tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pada Triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,12 persen, salah satu tertinggi di antara negara G20.
Menkeu optimistis kinerja ekonomi nasional akan terus membaik hingga akhir tahun.
“Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ungkap Menkeu.
Turunnya tingkat kemiskinan selaras dengan menciutnya tingkat pengangguran terbuka.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 mencapai 4,76 persen.
Ini adalah angka terendah dalam 30 tahun terakhir atau sejak tahun 1995 yang mencapai 7,42 persen.
Angkatan kerja per Februari 2025 mencapai 153,05 juta orang. Sebanyak 145,77 juta dari mereka aktif bekerja, sisanya menganggur.
Pasar Modal Catat Rekor Tetinggi
Presiden Prabowo Subianto (kanan, bawah) dengan disaksikan Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD (Antara)
Optimisme ekonomi juga tercermin di pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi baru (All Time High) dua kali sepanjang tahun 2025.
Pada 15 Agustus 2025, bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR, IHSG menembus level 8.012,63. Rekor itu kembali dipecahkan pada 10 Oktober 2025, dengan IHSG menyentuh 8.257,86 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kenaikan ini disebut mencerminkan kepercayaan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Program Makan Bergizi Gratis Sentuh 31,2 Juta Penerima
Prabowo Tinjau Program MBG di Bogor (Sekretarian Presiden)
Salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), terus menunjukkan progres signifikan.
Hingga Oktober 2025, program ini telah menjangkau 31,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Menurut Badan Gizi Nasional, realisasi anggaran mencapai Rp20,6 triliun atau 29 persen dari total pagu Rp71 triliun.
83.132 Koperasi Desa Merah Putih Terbentuk
Prabowo Resmikan Koperasi Desa (YouTube)
Capaian lain datang dari inisiatif pemberdayaan ekonomi desa. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa per 15 Oktober 2025, telah berdiri 83.132 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia.
Sebanyak 82.058 dari koperasi itu telah berbadan hukum. Jumlah itu melebihi target 80.000 Kopdes Merah Putih saat dicetuskan Presiden Prabowo pada 3 Maret 2025.
Sementara itu, jumlah anggota Kopdes Merah Putih telah melebihi 1 juta orang, tepatnya 1.043.447, dengan jumlah pengurus/pengawas tercatat 685.554 orang.
- 20 Ribu Peserta Magang Berbayar
Prabowo Subianto. (Instagram)
Program magang berbayar Magang Nasional 2025 juga merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi angka pengangguran.
Pemerintah menyiapkan uang saku setaraUpah Minimum Provinsi (UMP) selama 6 bulan kepada 20.000 lulusan baru (fresh graduate).
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 1.147 perusahaan dan 104.711 calon peserta telah mendaftar untuk berpartisipasi menjadi angkatan pertama program ini.
Seleksi akan dilakukan untuk memilih 20.000 peserta magang berbayar. Angkatan kedua akan dibuka pada November 2025 dengan target 80.000 peserta.
Tambahan BLT Rp30 Triliun Hasil Efisiensi
Konferensi Pers Presiden Prabowo Subianto Bersama Para Elite Partai. (Setpres)
Selain itu, , pemerintah juga menyiapkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp30 triliun, yang akan disalurkan kepada 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan: Oktober hingga Desember 2025.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dana tersebut berasal dari hasil efisiensi anggaran pemerintah.