Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025. (ANTARA/Imamatul Silfia) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai usulan penghapusan tagihan kredit macet di bawah Rp1 juta untuk membersihkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan merupakan solusi efektif dalam mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sebelumnya, Purbaya menyebut akan mengkaji usulan tersebut setelah menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Namun hasil diskusinya bersama BP Tapera menunjukkan data yang dilaporkan tidak sesuai.
“Ternyata setelah diperiksa, nggak sebanyak itu. Nggak ada 110 ribu. Bahkan dari BTN hanya mungkin 3 ribu, tapi itu pun bukan di bawah Rp1 juta. Yang di bawah Rp1 juta lebih sedikit lagi. Saya simpulkan paling hanya sekitar 100 orang,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa.
Dengan temuan itu, Purbaya menegaskan bahwa catatan kredit macet di SLIK OJK bukan kendala utama dalam penyaluran KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia pun meminta BP Tapera untuk menelusuri kembali faktor-faktor lain yang menghambat realisasi program.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka-bukaan Himbara Sudah Salurkan Kredit Rp112,4 T
“Mungkin ada salah perhitungan di awal. Mereka pikir masalahnya hanya SLIK, tapi ternyata ada hal lain yang mempengaruhi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya mengusulkan penghapusan kredit macet kecil guna mempercepat serapan FLPP. Menurut dia, sejumlah pengembang bahkan siap menanggung biaya kredit macet tersebut.
Program FLPP sendiri merupakan skema subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah dengan bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang.
Maruarar menyebut kuota rumah subsidi tahun depan mencapai 350.000 unit, sementara program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah ditargetkan meningkat dari 45.000 unit tahun ini menjadi 400.000 unit pada 2026.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
