Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons terkait Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah Pemprov Jabar menyimpan APBD di bank alias diparkir dalam bentuk deposito. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons terkait Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah Pemprov Jabar menyimpan APBD di bank alias diparkir dalam bentuk deposito.
Bendahara Negara itu bahwa data itu sudah sesuai dengan nominal yang dicatat oleh Bank Indonesia (BI).
Ia pun berkelakar seharusnya anak buah dari Dedi Mulyadi melakukan pengecekan ulang terhadap perbedaan data kas mengendap.
"Tanya aja ke Bank Sentral Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkin anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan data pemerintah sekian," ucap Purbaya, Selasa 21 Oktober 2025.
Baca juga: Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Buktiin Duit Rp4,17 Triliun Mengendap di Jabar
Lanjut kata Purbaya, data yang di BI dan Kementerian Keuangan itu telah sesuai dengan yang dipegang oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dirinya juga mengaku tidak pernah menyebutkan secara khusus data dana mengendap pemda Jabar.
"Jadi saya enggak pernah bilang Jabar berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya pemda dan data itu dari Sistem Keuangan Bank Sentral," ungapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah mengecek langsung informasi Purbaya itu ke bank BJB, bank daerah tempat Pemprov Jabar menyimpan kasnya.
Baca juga: Bambang Haryo Apresiasi Menkeu Purbaya: Kebijakan Tak Naikkan Cukai Rokok dan HJE
Hal tersebut merespons Pemprov Jabar disebut Purbaya memiliki deposito senilai Rp4,17 triliun.
"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam bentuk deposito," ujar Dedi, Selasa, 21 Oktober 2025.
Menurut Dedi, jika benar ada pemerintah daerah yang menempatkan uang daerahnya dalam deposito, itu merupakan bentuk ketidakmampuan dalam mengelola keuangan publik.
Dedi lantas meminta Purbaya untuk membuka data, sehingga tak menimbulkan opini negatif di masyarakat.
"Kesannya pemerintah daerah dituding lebih banyak belanja aparatur daripada belanja publik, lalu memarkir dana untuk memperoleh sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Ini bisa merugikan daerah yang sebenarnya bekerja dengan baik," papar Purbaya.
Dedi mengeklaim Pemprov Jabar justru tengah mempercepat realisasi belanja publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
