Jawab Tantangan dari KDM, Menkeu Purbaya: Jangan Pak Dedi Nyuruh Saya Kerja

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang meminta pemerintah pusat membuka data daerah mana saja yang disebut menyimpan dana mengendap di bank.

Purbaya menegaskan, data dana Pemda yang disebut mengendap bukan berasal dari Kementerian Keuangan, melainkan dari laporan sistem keuangan Bank Indonesia (BI).

“Tanya aja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya itu ngibulin dia,” ucap Purbaya, Selasa 21 Oktober 2025 malam.

Menurutnya, data yang dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) sama dengan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Sekda Jabar Siap Mundur Jika Bohongi KDM soal Dana Rp4,1 T yang Diungkap Purbaya

“Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin. Kan pagi Pak Tito jelaskan data di perbankan," ungkapnya.

Purbaya menegaskan informasi dana pemda itu berasal dari sistem monitoring BI yang rutin menerima laporan dari perbankan. 

Dalam sistem itu, setiap simpanan pemerintah diberi tanda khusus sesuai jenis dan kepemilikannya.

“Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Dan di situ ada flag, ada contreng kan ini data, ini punya pemerintah, jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain,” lanjutnya.

Baca juga: Purbaya Soal Impor Balpres: Saya Rugi Ngeluarin Ongkos Musnahin Barang

Purbaya menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa langsung dana milik pemerintah daerah tertentu. 

“Nggak, saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa aja sendiri,” ujarnya.

Bahkan Purbaya menegaskan dirinya tidak akan menanggapi lebih jauh desakan pria yang akrab disapa KDM itu.

 “Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tandasnya.