Krakatau Steel Dapat Suntikan Danantara Rp4,9 T, Ratusan Miliar untuk PHK Sukarela

Ntvnews.id, Jakarta - Emiten baja nasional, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) memperoleh dukungan pendanaan dari PT Danantara Aset Management (Persero) atau DAM selaku pemegang saham dengan skema shareholder loan sebesar Rp4,9 triliun. 

Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai Transaksi ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat kondisi likuiditas perusahaan. Dana pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk dua kebutuhan utama.

Diantaranya untuk modal kerja sebesar Rp4,18 triliun dan program pengunduran diri sukarela melalui skema golden handshake (GHS) serta penyehatan dana pensiun sebesar Rp752,8 miliar.

Untuk modal kerja, dana digunakan untuk pembelian bahan baku pabrik Hot Strip Mill (HSM), pabrik Cold Rolled Coil (CRM), dan mendukung pemenuhan bahan baku pabrik pipa. 

Baca juga: Negosiasi Tarif RI–AS, Pemerintah Buka Akses Ekspor Mineral Kritis melalui Danantara

Kemudian program efisiensi melalui pelaksanaan program GHS dan penyehatan dana pensiun akan dilakukan menggunakan mekanisme Lump Sum Window.

"Transaksi ini sangat dibutuhkan oleh Perseroan untuk mendukung pemulihan bisnis baja pasca penyelesaian perbaikan HSM serta menjaga keberlanjutan program Restrukturisasi Utang yang telah efektif pada Oktober 2025. Dukungan pendanaan ini menjadi sangat krusial agar kegiatan operasional dapat berjalan secara optimal sesuai rencana," tulis Manajemen Krakatau Steel dikutip, Minggu 28 Desember 2025.

Menurutnya dengan adanya dukungan pendanaan melalui Pinjaman Pemegang Saham, Perseroan akan memiliki likuiditas yang lebih kuat, sehingga mampu menjalankan kegiatan operasional secara lebih optimal. 

"Perseroan juga dapat mengoptimalkan volume produksi dan penjualan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap penguatan kemandirian industri baja nasional dan mengurangi ketergantungan industri hilir terhadap baja impor," lanjutnya.

Baca juga: Danantara dan PLN Jajaki Investasi Strategis Energi Terbarukan

Selain itu, peningkatan penjualan Perseroan turut mendukung pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk turunan baja yang digunakan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta sejalan dengan program prioritas Pemerintah dalam percepatan hilirisasi industri.