Ekonomi Indonesia 2026: Peluang Masih Terbuka di Tengah Ancaman Global

Ntvnews.id, Jakarta - Tahun 2025 menjadi periode yang berat bagi dunia usaha dan masyarakat Indonesia. Aktivitas perdagangan lesu, harga kebutuhan pokok meningkat, daya beli melemah, bencana terjadi di berbagai daerah, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja dan relokasi pabrik yang tak terhindarkan. Kondisi ini turut membentuk tantangan awal bagi perekonomian Indonesia memasuki 2026.

Ketua Umum CEO Business Forum Indonesia sekaligus Wakil Ketua DPN APINDO Bidang Perdagangan, Jahja B Soenarjo, menilai tekanan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari kondisi global yang tengah melambat. Ancaman resesi dunia, perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, China, serta negara-negara Eropa menjadi faktor eksternal yang ikut menekan kinerja ekonomi dalam negeri.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah dinilai tetap berupaya menjaga stabilitas ekonomi dengan menghadirkan figur-figur baru di sektor keuangan. Jahja menyoroti munculnya sosok Purbaya Yudi Sadhewo yang dinilai membawa pendekatan kebijakan cukup berani, hingga memunculkan istilah Purbayanomics. Namun, ia mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut tetap akan diuji oleh waktu, terlebih kondisi keuangan negara dinilai sedang tidak ideal.

“Hutang luar negeri yang jatuh tempo besar, kondisi sejumlah BUMN yang dikabarkan merugi, penerimaan pajak yang jauh dari target, serta tambahan belanja untuk rehabilitasi pascabencana menjadi beban tersendiri bagi fiskal,” ujar Jahja dalam keterangannya, Selasa, 6 Januari 2026.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat di angka 4,97 persen. Pemerintah menargetkan percepatan pertumbuhan ke kisaran 5,2 hingga 5,4 persen dengan memanfaatkan momentum musiman pada awal tahun. Namun demikian, Jahja menilai daya beli kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi mulai melemah. Kondisi ini berdampak langsung pada sektor distribusi dan perdagangan ritel sebagai hilir industri, sehingga memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi demi bertahan.

Baca Juga: Bloomberg Intelligence : Ekonomi Indonesia di 2026 Stabil

Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama dalam menghadapi bonus demografi. Jahja menilai deregulasi perlu terus digulirkan untuk meningkatkan daya tarik investasi asing yang hingga kini masih bersikap wait and see akibat berbagai faktor domestik. Program magang dinilai menjadi solusi jangka pendek yang positif, namun efektivitas dan keberlanjutannya perlu terus dievaluasi, terutama agar mampu menjangkau sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Memasuki 2026, Jahja mempertanyakan apakah mesin penggerak ekonomi nasional hanya akan bergerak kuat di kuartal pertama atau mampu bertahan sepanjang tahun. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga optimisme dan semangat kolektif di tengah tantangan yang ada.

“Kritik dan saran konstruktif kepada pemerintah harus tetap disampaikan dengan harapan ada ruang dialog. Tidak boleh ada jurang antara pemerintah, elit politik, dan masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan agar kebijakan ekonomi benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat di berbagai daerah. Sejumlah persoalan seperti efektivitas program makan bergizi gratis, maraknya impor ilegal, aksi demonstrasi yang mengganggu sektor industri, persoalan implementasi coretax, hingga transparansi anggaran dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

Jahja menegaskan, kalangan dunia usaha siap menjadi mitra strategis pemerintah. Melalui CEO Business Forum Indonesia serta organisasi non-politis seperti APINDO, Perhimpunan INTI, dan AFI, pihaknya siap memberikan masukan dan berkolaborasi dalam program-program penguatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Mengibaratkan 2026 sebagai tahun Kuda, Jahja menyebut peluang tetap terbuka selama bangsa ini mampu bergerak lincah menghadapi rintangan.

“Pertanyaannya, apakah kita siap berlari kencang seperti kuda sembrani, atau justru melangkah pelan seperti kuda poni,” ujarnya.