BNPT Rancang Verifikasi Identitas Berbasis Kamera Saat Pembuatan Akun Roblox

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merancang penerapan fitur deteksi identitas pada proses pendaftaran akun gim daring Roblox dengan memanfaatkan kamera depan pada ponsel pintar.

Kepala BNPT Eddy Hartono menjelaskan bahwa fitur tersebut akan digunakan untuk memverifikasi usia pengguna melalui sistem biometrik pengenalan wajah.

"Memberikan pembatasan terhadap anak-anak yang akan mengakses dengan melakukan verifikasi. Contoh tadi seperti Roblox, ya. Roblox ini juga akan mungkin dipasangkan kamera sehingga nanti setiap anak yang akan melakukan membuat akun di dalam Roblox itu, pasti akan ter-capture wajahnya," kata Eddy saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2026.

Ia menambahkan, rencana penerapan fitur ini ditujukan sebagai upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan yang dinilai menjadi kelompok paling rentan di ruang digital, khususnya dalam ekosistem gim daring seperti Roblox.

Menurut Eddy, pengawasan di ruang digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus melibatkan pengembang dan pengelola platform gim daring guna mencegah penyebaran paham kekerasan ekstrem kepada kelompok rentan.

Baca Juga: BNPT Awasi Roblox Agar Tidak Jadi Media Radikalisasi Anak

"Jadi tidak hanya dari kami, dari platformnya juga diminta untuk melakukan upaya protect terhadap tadi itu. Supaya anak-anak ini tidak mudah untuk membuat akun ataupun masuk ke dalam sosial media maupun game online," tuturnya.

Dalam pemaparannya, Eddy mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, kelompok anak yang paling banyak terpapar berada di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah mencapai 15 orang.

“Tidak mudah karena ini sudah tersebar. Paling banyak itu di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, ini kami sepakat untuk melakukan intervensi yang lebih kuat. Jangan sampai dia punya trauma, masa depannya hilang, dan ini tanggung jawab kita,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Eddy, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan ke depan akan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), yang memiliki kewenangan dalam pengaturan penggunaan ruang digital melalui regulasi tingkat menteri.

"Tadi di dalam rapat kami juga mewakili dari Komdigi, itu sudah menyampaikan bahwa Komdigi sudah mengeluarkan peraturan pemerintah, Tunas gitu ya, yang mengatur. Nanti mungkin tinggal menunggu peraturan menterinya, mungkin nanti bulan Maret ya Pak, ini akan dilakukan pengontrolan terhadap platform, baik itu media online maupun game online," katanya.

(Sumber: Antara)