Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah mendeteksi sebanyak 40 perusahaan baja termasuk asal China yang diduga mengemplang pajak. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah mendeteksi sebanyak 40 perusahaan baja termasuk asal China yang diduga mengemplang pajak.
Purbaya mengatakan, dari puluhan perusahaan tersebut, dua perusahaan besar akan segera dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam waktu dekat sebagai langkah penindakan awal.
"Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat. Itu dari China semua. Bukan campur-campur," ucap Purbaya di Jakarta, Rabu 14 Januari 2026.
Lebih lanjut, Purbaya mengaku heran 40 perusahaan yang tidak bayar kewajiban perpajakan itu bisa masuk ke Indonesia dan beroperasi.
Baca juga: Purbaya Ramal Rupiah Bakal Menguat 2 Minggu Lagi: Anda Nggak Usah Takut!
Ia pun menduga ada pihak-pihak internal di lingkungan Kementerian Keuangan yang terlibat pembiaran aktivitas perusahaan baja.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengevaluasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari pratik-praktik melanggar hukum. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
"Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngelihatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita lihat ya," bebernya.
Sebelumnya Purbaya buka-bukaan terkait ada perusahaan baja asal China tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) mesti telah beroperasi di Indonesia.
Bahkan, Bendahara Negara itu menyebut ada dugaan membeli KTP untuk para pegawai.
"Ada perusahaan baja China operasi di sini loh, nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat," ucap Purbaya di Kementerian Keuangan dikutip, Jumat 9 Januari 2026.
Purbaya menjelaskan, kecurigaan terhadap praktik pembelian KTP muncul lantaran pengusaha maupun para pegawai perusahaan baja tersebut tidak dapat berbahasa Indonesia.
"Pengusahanya dari China punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia," bebernya.
Baca juga: Ancaman Purbaya ke Pegawai Pajak yang Bandel: Kita Taruh di Tempat Terpencil atau Dirumahkan!
Selain itu, perusahaan baja tersebut juga diduga lebih banyak melakukan transaksi berbasis tunai agar tidak terdeteksi oleh sistem perpajakan.
Pola transaksi ini dinilai menjadi salah satu cara untuk menghindari kewajiban pembayaran PPN.
Purbaya menegaskan, potensi kerugian negara dari satu perusahaan baja saja bisa mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
