Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria memberi keterangan ketika ditemui setelah acara “Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia” yang digelar di Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026. (ANTARA/Putu Indah Savitri) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria menyatakan tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang selama ini dikelola PT Agincourt Resources akan dialihkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara (BUMN) baru, yakni PT Perminas.
“Ke Perminas. Jadi ada Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang baru kami bentuk,” ujar Dony saat ditemui usai acara “Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia” yang digelar di Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.
Ia menjelaskan Perminas memiliki karakter berbeda dengan holding pertambangan MIND ID, karena dibentuk agar pengelolaan bisnis mineral berada langsung di bawah Danantara.
Menurut Dony, ke depan Perminas akan beroperasi langsung di bawah Danantara sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan seluruh bisnis negara dalam satu payung pengelolaan investasi.
“Pemerintah kan bisnisnya ada di bawah Danantara semua, kan? Tentu diserahkan ke Danantara. (Perminas) perusahaan di bawah Danantara,” ujarnya.
Baca Juga: Respons PTAR Soal Operasional Tambang Emas Martabe Dihentikan Sementara
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu 26 November 2025 ANTARA/Bayu Saputra/pri. (Antara)
Meski demikian, Dony menegaskan komunikasi terkait proses peralihan pengelolaan tambang emas Martabe tidak dilakukan oleh Danantara. Ia menyebut langkah tersebut bukan merupakan bagian dari kewenangan lembaga yang dipimpinnya.
“Itu bukan dengan kami, ya. Itu nanti mungkin akan dikomunikasikan,” kata Dony.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkapkan rencana pengelolaan lahan yang telah dikuasai kembali dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026, mengatakan pengelolaan lahan tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Danantara agar proses penyelesaiannya berjalan terukur, efektif, dan efisien.
Barita menambahkan rencana pengelolaan lahan itu telah dibahas dalam rapat koordinasi Satgas PKH pada Senin, 26 Januari 2026. Rapat tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta unsur dari 12 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH.
Baca Juga: Tambang Emas Martabe Disetop KLH, Kontribusi Triliunan ke UNTR Terancam
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
