CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani/ist
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan hingga kini belum ada pembicaraan mengenai pergantian jajaran direksi di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu (pergantian direksi)," ujar CEO Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026 malam.
Rosan menyampaikan, Danantara akan tetap melakukan konsultasi apabila memang dibutuhkan langkah perbaikan ke depan.
"Kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada diskusi apa pun terkait rencana pergantian jajaran direksi di bank-bank Himbara.
Baca Juga: Menko Airlangga: Pemerintah Tak Toleransi Praktik Saham Gorengan
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti jajaran direksi bank Himbara yang dinilai merugikan negara.
Langkah tersebut, menurut Sjafrie, diperlukan agar bank-bank milik negara dapat bekerja lebih efektif dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Sjafrie juga menilai masih banyak bank negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang belum memberikan keuntungan optimal bagi negara.
Kondisi itu, lanjutnya, dapat terjadi karena adanya jajaran direksi yang dinilai tidak bekerja secara maksimal, bahkan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu. (Antara)
Oleh sebab itu, pemerintah akan menyeleksi direksi bank negara dan BUMN lainnya secara ketat dengan mempertimbangkan kapasitas intelektual serta pengalaman.
Bank Himbara sendiri merupakan singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara, sebuah sinergi antarperbankan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digagas oleh Kementerian BUMN.
Istilah Himbara telah digunakan sejak masa Menteri BUMN Rini Soemarno pada periode 2014–2019.
Baca Juga: Prabowo Sampaikan Pesan ke Investor: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kokoh
Peran Himbara antara lain mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Saat ini, Himbara juga berfungsi sebagai jaringan penyaluran berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.
Jaringan Himbara beranggotakan seluruh bank milik negara atau perbankan BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
