Septian Hario Seto (Anggota DEN), Ninasapti Triaswati (Ekonom UI), Sugeng Santoso (Staf Ahli Kemenko), dan Fuad Bawazier (Eks Menkeu) (NTVNewsid: Dedi)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketahanan nasional dinilai menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Hal tersebut mengemuka dalam Sesi 1 Nusantara Economic Outlook (NEO) 2026 bertajuk “National Resilience as the Foundation for Sustainable Growth” yang digelar di Nusantara Ballroom, Rabu (4/2/2026).
Diskusi dipandu oleh Anneke Wijaya sebagai moderator, dengan menghadirkan sejumlah narasumber yakni Septian Hario Seto (Anggota Dewan Ekonomi Nasional/DEN), Ninasapti Triaswati (Ekonom Universitas Indonesia), Sugeng Santoso (Staf Ahli Kemenko Pangan), serta Fuad Bawazier (mantan Menteri Keuangan RI).
Anggota DEN Septian Hario Seto membuka paparan dengan menyoroti tingginya risiko global, mulai dari geopolitik hingga perubahan iklim ekstrem yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dunia. Ia mencontohkan bencana banjir di Sumatra dan curah hujan tinggi di Jawa sebagai sinyal nyata ancaman iklim terhadap ketahanan pangan dan ekonomi domestik.
“Risiko geopolitik global masih sangat tinggi, mulai dari konflik di Eropa hingga ketegangan di Timur Tengah. Jika eskalasi terjadi, dampaknya terhadap ekonomi global akan sangat besar,” ujar Septian.
Meski demikian, ia menilai Indonesia masih memiliki sejumlah kabar positif. Salah satunya adalah meredanya ketegangan perang dagang serta peluang penurunan tarif ekspor produk padat karya Indonesia, yang dinilai dapat mendorong penyerapan tenaga kerja.
Dari sisi domestik, Septian menyoroti penguatan konsumsi rumah tangga pada kuartal IV 2025 yang ditopang oleh belanja pemerintah dan program makan bergizi gratis yang menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Ia juga mencatat penurunan signifikan transaksi judi online hingga hampir 68 persen, yang turut memperkuat daya beli masyarakat.
“Momentum pemulihan konsumsi ini kami harapkan berlanjut pada kuartal I 2026, terutama dengan dukungan belanja musiman dan perluasan program makan bergizi gratis,” jelasnya.
Kelas Menengah Tergerus, Industrialisasi Jadi Tantangan
Ekonom UI Ninasapti Triaswati mengingatkan bahwa meskipun konsumsi domestik masih menjadi penopang utama ekonomi nasional, terdapat kerentanan serius akibat melemahnya kelas menengah.
Ia memaparkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia turun dari sekitar 57 juta orang pada 2019 menjadi 47 juta orang pada 2024, disertai penurunan proporsi terhadap total penduduk. Menurutnya, kondisi ini menandakan terjadinya “turun kelas”, bukan mobilitas ekonomi ke atas.
“Masalah utama daya beli ada pada kualitas lapangan kerja. Lapangan kerja memang bertambah, tetapi yang berkualitas justru menurun,” ujar Ninasapti.
Ia menyoroti menurunnya proporsi pekerja sektor formal serta gejala deindustrialisasi, di mana kontribusi industri manufaktur terhadap PDB turun dari sekitar 32 persen pada awal 2000-an menjadi di bawah 20 persen saat ini.
“Kalau ingin kelas menengah naik lagi, kuncinya ada di industri manufaktur yang mampu menciptakan lapangan kerja layak dan berupah memadai,” tegasnya.
Ekonomi Kerakyatan dan Transformasi Pangan
Menanggapi isu daya beli dan ekonomi kerakyatan, Sugeng Santoso dari Kemenko Pangan menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong transformasi ekonomi berbasis ekosistem pangan terintegrasi.
Ia memaparkan penguatan rantai pasok pangan melalui koperasi desa, kelompok tani, dan dapur penyedia makanan bergizi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah di tingkat mikro, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi makro.
“Kami mendorong integrasi antara produksi, distribusi, dan konsumsi dengan dukungan teknologi dan manajemen risiko lintas sektor,” ujarnya.
Sugeng menambahkan, penerapan digitalisasi dan sistem pemantauan berbasis data menjadi instrumen penting untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan efektivitas kebijakan pangan nasional.
Fuad Bawazier Soroti Utang dan Arah Pembangunan
Sementara itu, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyoroti tantangan struktural ekonomi Indonesia dari perspektif sejarah. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan era Orde Baru, terutama terkait pengelolaan utang dan peran swasta dalam pembangunan.
Menurut Fuad, peningkatan utang yang tidak diiringi dengan lonjakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan menjadi persoalan serius yang perlu dibenahi.
“Dulu utang jelas untuk proyek pembangunan dan tercatat dengan rapi. Sekarang utang bercampur, sulit ditelusuri manfaatnya, tapi pertumbuhan ekonomi tetap stagnan,” kritiknya.
Ia menekankan pentingnya kembali pada prinsip ekonomi konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, di mana pengelolaan sumber daya alam harus berada di bawah kendali negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
