Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara soal orang terdekat presiden terpilih Prabowo Subianto ditunjuk sebagai komisaris baru di BUMN.

Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga mengatakan, penunjukan komisaris baru dari partai politik pada beberapa BUMN tidak akan mempengaruhi kinerja baik yang sudah dicapai.

"Waktu awal Pak Erick (Erick Thohir), ada nggak partai-partai politik komisarisnya? Banyak, tapi kinerjanya bagus nggak? Kan bagus, dividen dari Rp42 triliun sekarang Rp84 triliun, kan sudah jelas itu," ujar Arya, Rabu (24/7/2024).

Lanjut kata Arya, BUMN merupakan perusahaan yang berjalan mengikuti arah kebijakan pemerintah, sehingga tidak akan terlepas pada urusan politis.

Baca juga: Jadi Komisaris PT Pos Indonesia, Ini 4 Potret Fauzi Baadilla

Menurutnya dalam setiap aksi korporasi, BUMN harus meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai dari merger, penjualan sebagian saham perusahaan atau IPO hingga penambahan modal.

"BUMN nggak pernah terlepas dari politik, karena ketika mau merger lapor ke DPR, kalau swasta ada lapor DPR? Mau bikin holding lapor DPR, swasta nggak ada kayak gini, dan itu adalah politik. Jangan politik itu dianggap negatif, positif itu," kata Arya.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir baru saja mengangkat Fauzi Baadilla sebagai Komisaris PT Pos Indonesia, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN dan Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

Arya menyatakan, penunjukan Fauzi Badillah dinilai tepat lantaran arah bisnis PT Pos Indonesia adalah mengawinkan aset-aset milik perusahaan logistik tersebut dengan ekonomi kreatif.

"PT Pos melakukan perubahan-perubahan transformasi terhadap apa yang namanya kreatif, digital dan sebagainya. Berapa banyak asetnya PT Pos yang harus kami berdayakan dengan digabungkan dengan industri kreatif," ucap Arya.

"Kami butuh yang namanya Fauzi Baadillah. Karena dia menuju ke sana, kita menuju ke arah mengawinkan PT Pos ini dengan industri kreatif, banyak banget asetnya kita," lanjutnya.

Baca juga: Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah Diangkat Jadi Komisaris Utama PLN, Andi Arief Jadi Komisaris

Sementara itu, terkait penunjukan Burhanuddin dan Andi Arief telah memiliki pengalaman sebagai komisaris sehingga tidak perlu diragukan lagi kemampuannya.

"Andi Arief, beliau berpengalaman jadi komisaris kenapa dipertanyakan. Kalau Burhanuddin, kamu meragukan ilmunya? Dari soal kemampuan Burhanuddin Abdullah untuk mengawasi PLN bisa diadu ilmunya," ujar Arya.

Arya menegaskan, penunjukan komisaris baru tidak akan mempengaruhi kinerja BUMN yang telah bertransformasi seperti saat ini.

"Artinya, walaupun ada unsur komisaris di BUMN, kita buktikan ternyata kinerjanya kinclong kok. Dulu aset kita di bawah, sekarang naik, rasio utang turun. Kita sudah buktikan walaupun komisarisnya ada unsur politiknya, kinerjanya kinclong kok," tandasnya.