Anggaran Kesehatan Tembus Rp247,3 T, Purbaya: Saya Pusing, Tapi Ini Kewajiban Pemerintah

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 9 Feb 2026, 12:43
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan alokasi anggaran kesehatan terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Awalnya, Bendahara Negara itu mengatakan APBN 2026 dirancang ekspansif dan berkelanjutan guna mendukung 8 agenda prioritas pemerintah. 

Ada pun salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

"Kalau kita lihat total biayanya mencapai Rp247,3 triliun. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat," ucap Purbaya  dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Senin, 9 Februari 2026.

Baca juga: Purbaya Akui Kemenkeu Belum Sepenuhnya Bersih Usai Anak Buah Tersandung Kasus KPK

Meski mengaku pusing dengan lonjakan anggaran, Purbaya menegaskan belanja kesehatan merupakan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat. 

"Kalau saya di keuangan juga pusing terus, ini besar terus, makin besar, makin besar. Tapi enggak apa-apa. Ini memang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat," bebernya.

Menurutnya, APBN 2026 tidak hanya fokus pada sektor kesehatan tetapi juga menyalurkan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dari total belanja negara, sekitar Rp897,6 triliun diterima masyarakat dalam bentuk berbagai program, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Purbaya Yakin Keraguan Moody’s Akan Hilang Usai Lihat Kinerja Indonesia

“Termasuk di dalamnya PBI JKN bagi 96,8 juta orang,” tandasnya.

Seperti diketahui, DPR RI memanggil Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ada pun hal tersebut untuk membahas kisruh layanan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan.

x|close