Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap industri pertahanan dalam negeri mandiri. Ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono, seiring dengan meningkatnya anggaran pertahanan tahun ini.
Menurut dia, pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat industri pertahanan dalam negeri sebagai bagian dari strategi besar kemandirian nasional dan ketahanan negara.
"Sektor ini ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa, dengan dukungan kebijakan yang konsisten, anggaran yang berkesinambungan, serta sinergi antara BUMN, BUMS, dan sektor keuangan," ujar, Dave, Kamis, 11 Desember 2025.
Ia menilai, dibutuhkan kebijakan strategis guna meningkatkan industri pertahanan dalam negeri. Di antaranya konsistensi implementasi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, khususnya terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri.
Baca Juga: Purbaya Heran KKP Minta Anggaran Beli Kapal, Tapi Industri Galangan Lokal Tak Kebagian Order
Lalu, optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pengadaan alutsista. Kemudian, diperlukan roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, swasta, dan lembaga riset.
Juga dibutuhkan insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk kemudahan pajak dan dukungan riset dan pengembangan (R&D). Lalu, transfer of technology (ToT) yang terukur, bukan sekadar perakitan, namun penguasaan desain dan rekayasa.
Dave mengatakan, dari sisi anggaran, dukungan pemerintah tidak hanya difokuskan pada belanja operasional, tapi juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Skema pembiayaan baru mulai dijalankan melalui kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan mitra swasta.
"Sejumlah proyek strategis seperti kapal perang, kendaraan tempur, dan pesawat angkut telah berjalan dengan pola pembiayaan campuran, sehingga semakin memperkokoh fondasi industri pertahanan nasional," tuturnya.
Baca Juga: Industri Mobil Listrik Dalam Negeri Tancap Gas, Dua Brand Segera Produksi Lokal
Perihal pengadaan tanpa impor alutsista, Dave memandang Indonesia memang masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan komponen tertentu. Tapi, tren produksi lokal suku cadang terus meningkat. PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL telah menunjukkan kemampuan nyata dalam memproduksi alutsista dengan kandungan lokal yang semakin besar, sehingga arah menuju kemandirian semakin jelas.
"Peran BUMN pertahanan menjadi tulang punggung utama dalam produksi alutsista, sementara BUMS hadir sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi. Sinergi antara keduanya menjadi kunci agar industri pertahanan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpeluang menembus pasar internasional," tandas politikus Partai Golkar.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 8 September 2025. (ANTARA)