Ilustrasi - Gedung Menara Mandiri di Jakarta. (ANTARA/HO-Bank Mandiri) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Tim ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute menilai tren perbaikan pasar tenaga kerja Indonesia perlu dipercepat dengan memperkuat keselarasan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Strategi link and match tersebut dinilai krusial agar pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang mumpuni.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia terus menunjukkan tren penurunan menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, turun 6 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 16 Februari 2026.
Selain itu, proporsi pekerja informal juga mengalami penurunan menjadi 57,8 persen pada 2025 dari 58 persen pada 2024. Kondisi tersebut mencerminkan perbaikan struktur ketenagakerjaan dan semakin terbukanya kesempatan kerja setelah masa pandemi.
Meski demikian, Mandiri Institute mencatat masih terdapat tantangan dalam struktur pasar tenaga kerja, khususnya terkait kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan yang dijalani.
Data menunjukkan adanya fenomena ketidaksesuaian atau mismatch, baik dalam bentuk overeducated, ketika tingkat pendidikan pekerja lebih tinggi dari kebutuhan jabatan, maupun undereducated atau unqualified, ketika pendidikan pekerja lebih rendah dari standar yang dipersyaratkan. Situasi ini berpotensi menahan optimalisasi produktivitas serta pertumbuhan upah.
Baca Juga: Optimalisasi Struktur Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran sebagai Mitra Strategis Pemerintah
Andry Asmoro, yang akrab disapa Asmo, menilai perbaikan indikator ketenagakerjaan merupakan sinyal positif bagi ketahanan ekonomi nasional.
"Namun untuk memastikan perbaikan ini berkelanjutan, kualitas penciptaan kerja harus semakin ditopang oleh kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor usaha," katanya.
Berdasarkan analisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar satu dari dua pekerja di Indonesia mengalami vertical mismatch. Pada 2025, tingkat vertical mismatch tercatat sebesar 50 persen, membaik dibandingkan 51 persen pada 2023.
Ketidaksesuaian tersebut sebagian besar berasal dari kelompok undereducated atau unqualified yang mencapai 32 persen dari total pekerja. Hal ini sejalan dengan komposisi angkatan kerja yang masih didominasi lulusan setara sekolah dasar atau lebih rendah, yakni sekitar 33 persen.
Secara sektoral, tingkat mismatch tertinggi ditemukan pada sektor pengadaan air dan pertanian. Pada sektor pengadaan air, ketidaksesuaian didominasi pekerja overeducated. Sementara di sektor pertanian, mismatch lebih banyak dipicu dominasi pekerja undereducated, yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas keterampilan.
Adapun sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan mencatat proporsi pekerja overeducated relatif lebih tinggi, yang dipengaruhi daya tarik stabilitas dan insentif di sektor formal.
Tim ekonom Bank Mandiri menilai temuan tersebut menegaskan pentingnya penguatan ekosistem penempatan tenaga kerja agar kompetensi lulusan dapat terserap secara lebih optimal.
Asmo menekankan perlunya kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lapangan kerja melalui kolaborasi terintegrasi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah.
“Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta penajaman intervensi pada wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan dalam struktur pasar tenaga kerja nasional,” ujarnya.
Ke depan, konsolidasi kebijakan berbasis data serta penguatan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mempercepat peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, capaian perbaikan yang telah diraih dapat dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
