Thailand Bakal Akhiri Bebas Visa 60 Hari, Seleksi Turis Akan Diperketat

Ntvnews.id, Bangkok - Pemerintah Thailand tengah menyiapkan langkah untuk mengakhiri kebijakan bebas visa 60 hari. Kebijakan baru itu menjadi bagian dari upaya memperketat penyaringan wisatawan asing sekaligus mendorong sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Surasak Phancharoenworakul menyatakan langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang kini lebih menitikberatkan pada kualitas wisatawan dibanding sekadar jumlah kunjungan.

Dalam agenda Global Sustainable Tourism Conference 2026, Surasak menegaskan konsep pariwisata berkelanjutan tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga aspek ekonomi dan keamanan.

"Pariwisata harus berfokus pada wisatawan berkualitas tinggi, sekaligus memastikan masyarakat mendapat manfaat ekonomi dari sektor ini," ujar Surasak seperti dikutip dari Bangkok Post, Minggu, 3 Mei 2026.

Menurutnya, pemerintah Thailand juga telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan untuk mendukung kebijakan tersebut, termasuk memperketat proses pemeriksaan wisatawan yang masuk ke negara itu.

Baca Juga: WNI Buron Interpol Ditangkap di Thailand Gegara Penipuan Kripto

Surasak menyebut konferensi GSTC 2026 diikuti lebih dari 700 peserta dari sekitar 30 hingga 50 negara. Para peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pembuat kebijakan, pelaku industri pariwisata, jaringan masyarakat sipil, hingga pakar keberlanjutan.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri Thailand bersama aparat keamanan telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa 60 hari setelah masa uji coba berakhir, dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Bangkok, Thailand (Tangkapan Layar)

"Usulan awalnya adalah menghentikan bebas visa untuk semua negara dan kembali ke skema visa sebelumnya, sekaligus mengembangkan kategori visa baru untuk tiap negara," katanya.

Surasak menambahkan usulan tersebut akan segera diajukan kepada kabinet pemerintah Thailand. Nantinya, proses penerbitan visa harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kondisi keuangan, sumber investasi, serta dokumen pendukung lainnya.

Pemerintah Thailand juga akan memberi perhatian khusus terhadap potensi pelanggaran oleh warga negara asing, termasuk praktik penghindaran pajak.

"Jika ditemukan pelanggaran, akan dianggap ilegal dan ditindak oleh otoritas," tegas Surasak.