AS Tenggelamkan Kapal Iran di Selat Hormuz, Teheran Sebut Operasi Washington Ilegal

Ntvnews.id, Taheran - Militer Amerika Serikat (AS) mengklaim telah menyerang pasukan Iran dan menenggelamkan enam kapal kecil yang disebut mengancam kapal sipil di Selat Hormuz. Operasi tersebut menjadi bagian dari langkah Washington untuk membuka kembali jalur pelayaran di kawasan strategis itu. Di bawah pengawalan militer AS, dua kapal dagang berbendera Amerika dilaporkan berhasil melewati selat tersebut.

Dilansir dari DW, Rabu, 6 Mei 2026, Ketegangan juga meluas ke kawasan Teluk setelah Uni Emirat Arab (UEA) untuk pertama kalinya melaporkan adanya serangan sejak gencatan senjata awal April. Pada Senin, 4 Mei 2026, sistem pertahanan udara UEA disebut berhasil mencegat 15 rudal dan empat drone.

Walaupun sebagian besar serangan berhasil digagalkan, satu drone tetap memicu kebakaran di fasilitas minyak Fujairah dan menyebabkan tiga pekerja asal India mengalami luka-luka. Selain itu, dua kapal kargo dilaporkan terbakar di perairan lepas pantai.

Langkah AS membuka kembali jalur pelayaran dinilai dapat mengurangi tekanan ekonomi global. Namun, operasi tersebut juga memicu kekhawatiran meningkatnya eskalasi konflik. Perusahaan pelayaran dan asuransi internasional masih bersikap waspada, sementara Iran menilai operasi tersebut melanggar gencatan senjata dan menegaskan tetap akan menargetkan kapal-kapal di kawasan itu.

Operasi yang diberi nama "Project Freedom" tersebut diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Minggu, 3 Mei 2026. Misi itu bertujuan mengawal kapal sipil dan membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz. Washington menyebut operasi tersebut sebagai upaya menjaga kebebasan navigasi dan kelancaran perdagangan global, sedangkan Teheran memandangnya sebagai bentuk intervensi militer sepihak yang memperkeruh keadaan.

Eropa Desak Iran Kembali Berunding

Kanselir Jerman Friedrich Merz mendesak Iran untuk kembali ke meja perundingan setelah serangan rudal dan drone ke UEA pada Senin, 4 Mei 2026.

"Teheran harus kembali ke meja perundingan dan berhenti menyandera kawasan serta dunia: blokade Selat Hormuz harus diakhiri," tegas Merz.

Ia juga menyampaikan, "Kami mengutuk keras serangan ini. Solidaritas kami bersama rakyat Uni Emirat Arab dan mitra kami di kawasan," serta menambahkan bahwa "Teheran tidak boleh memiliki senjata nuklir" dan "tidak boleh ada ancaman atau serangan lanjutan terhadap mitra kami."

Seruan serupa disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang meminta de-eskalasi segera dilakukan di Timur Tengah.

"Inggris mengutuk serangan drone dan rudal yang menargetkan Uni Emirat Arab. Eskalasi ini harus dihentikan. Iran perlu terlibat secara bermakna dalam negosiasi agar gencatan senjata di Timur Tengah bertahan dan solusi diplomatik jangka panjang tercapai," ujarnya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil di UEA dan menyebut tindakan itu sebagai "tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima."

Meski demikian, jalur diplomasi belum menunjukkan perkembangan berarti. Negosiasi antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan masih mengalami kebuntuan sehingga gencatan senjata yang disepakati pada 8 April kian rentan runtuh.

Para pemimpin Eropa secara luas turut mengecam serangan tersebut. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bahkan menyebut tindakan itu sebagai "kejam" dan pelanggaran hukum internasional.

Sementara itu, Presiden Donald Trump justru merespons santai situasi tersebut. Trump sebelumnya telah memperingatkan bahwa upaya Iran menghambat lalu lintas di Selat Hormuz "akan, sayangnya, harus ditangani dengan tegas."

Iran Sebut Tak Ada Solusi Militer

Ilustrasi negosiasi damai Iran dan Amerika Serikat dengan mediasi Pakistan. /ANTARA/Anadolu/py. (Antara)

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pada Selasa dini hari, 5 Mei 2026 bahwa tidak ada "solusi militer" untuk menyelesaikan "krisis politik" di Selat Hormuz.

Araghchi mengatakan proses pembicaraan damai masih "mengalami kemajuan" berkat "upaya baik" Pakistan. Ia juga memperingatkan AS agar "waspada agar tidak terseret kembali ke dalam kubangan konflik oleh pihak-pihak yang berniat buruk."

Mengkritik langkah Washington memblokade pelabuhan Iran, Araghchi menegaskan, "Project Freedom adalah Project Deadlock."

Setelah laporan serangan rudal dan drone yang disampaikan UEA, Iran tidak memberikan konfirmasi maupun bantahan terkait keterlibatannya.

Sebelumnya, televisi pemerintah Iran mengutip pejabat militer anonim yang menyebut Teheran "tidak memiliki rencana" menyerang UEA maupun fasilitas minyak di negara tersebut.

Iran juga menyatakan bahwa "insiden itu merupakan akibat petualangan militer AS untuk menciptakan jalur ilegal," merujuk pada operasi terbaru Washington untuk membuka kembali Selat Hormuz.