KPK Masih Verifikasi Harta Kekayaan Presiden Prabowo dan 38 Anggota Kabinet Merah Putih

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih melakukan proses verifikasi terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025 atas nama Presiden Prabowo Subianto.

Penjelasan tersebut disampaikan KPK untuk merespons sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait belum munculnya data LHKPN Presiden dan 38 anggota Kabinet Merah Putih di laman e-LHKPN KPK.

“Jika belum dipublikasikan, maka ini karena masih dalam rentang verifikasi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Budi meminta masyarakat menunggu proses verifikasi yang sedang dilakukan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK sebelum laporan tersebut dipublikasikan secara resmi.

Baca Juga: Presiden, Wapres, dan Kabinet Merah Putih Tunaikan Zakat di Istana lewat BAZNAS

“Kita tunggu proses verifikasinya di Direktorat PP (Pendaftaran dan Pemeriksaan) LHKPN KPK,” katanya.

Ia memastikan bahwa setelah proses verifikasi dinyatakan selesai dan lengkap, laporan kekayaan Presiden maupun pejabat negara lainnya akan diumumkan secara terbuka melalui laman resmi e-LHKPN.

“Tentu setiap LHKPN yang sudah dilaporkan, sudah dinyatakan lengkap, nantinya akan dipublikasikan sehingga masyarakat bisa mengaksesnya secara terbuka terkait dengan harta ataupun aset milik dari para penyelenggara negara,” ujarnya.

Baca Juga: Infografik: Pejabat Baru, Wajah Lama di Reshuffle Kabinet Merah Putih

Sebelumnya, pada 6 Mei 2026, ICW mengirimkan surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK untuk meminta penjelasan terkait belum tampilnya LHKPN Presiden dan 38 anggota Kabinet Merah Putih dalam sistem e-LHKPN KPK.

Permintaan klarifikasi tersebut muncul setelah ICW menemukan bahwa laporan periodik tahun pelaporan 2025 milik Presiden dan sejumlah menteri belum dapat diakses publik melalui situs elhkpn.kpk.go.id.

(Sumber: Antara)