Dosen USB YPKP Bandung Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum IDoKPI 2026–2030

Ntvnews.id, Jakarta - Bandung kembali mencatatkan kiprah penting dalam perkembangan dunia akademik nasional. Pada Sabtu, 9 Mei 2026, para dosen kebijakan publik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mendeklarasikan berdirinya Ikatan Dosen Kebijakan Publik Indonesia (IDoKPI) dalam kegiatan seminar nasional dan kongres yang digelar di Politeknik STIA LAN Bandung.

Dalam forum tersebut, dosen Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung, Dr. Tatang Sudrajat, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IDoKPI periode 2026–2030 sekaligus formatur kepengurusan organisasi.

Kegiatan itu diikuti oleh 195 peserta dari total 252 anggota, baik secara luring maupun daring. Peserta berasal dari 114 perguruan tinggi negeri dan swasta dari Aceh hingga Papua. Hadir pula sejumlah profesor, rektor, wakil rektor, dekan, direktur, hingga ketua program studi dari berbagai kampus lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Tatang Sudrajat, pembentukan organisasi tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan peran aktif dosen kebijakan publik dalam merespons berbagai persoalan masyarakat dan pembangunan nasional.

“Dengan lahirnya IDoKPI, maka dosen kebijakan publik dituntut untuk lebih aktif dan kritis terhadap berbagai isu nasional dan daerah yang berkaitan dengan kepentingan publik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, organisasi yang mulai digagas sejak awal 2026 melalui Komite Pembentukan IDoKPI itu memiliki karakter profesional, akademik, dan keilmuan. Wadah tersebut terbuka bagi dosen yang memiliki fokus kajian di berbagai bidang kebijakan publik, seperti pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, investasi, kemaritiman, kependudukan, hingga pariwisata.

Seminar nasional yang berlangsung secara hibrida menghadirkan dua keynote speaker, yakni Prof. Dr. Budiman Rusli dari Universitas Padjadjaran dan Prof. Dr. Nuryanti Mustari dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, enam pakar kebijakan publik turut menjadi narasumber, di antaranya Dr. Syahruddin dari Universitas Musamus Merauke, Dr. Syamsuddin Maldun dari Universitas Bosowa Makassar, Dr. Ida Rochmawati dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Indra Kertati dari Untag Semarang, Dr. Hendrikus T. Gedeona dari Politeknik STIA LAN Bandung, serta Dr. Nur Hafni dari Universitas Malikussaleh Aceh.

Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Nita Nurliawati, mengatakan forum ilmiah tersebut menjadi ruang bertukar perspektif mengenai perkembangan dan dinamika kebijakan publik di Indonesia. Para pembicara membahas berbagai aspek historis, konseptual, empiris, hingga tantangan kebijakan publik sebagai mata kuliah utama dalam program studi administrasi publik, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik.

Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Dr. Muhammad Nur Afandi, menyambut positif lahirnya IDoKPI sebagai bentuk kontribusi nyata akademisi kebijakan publik bagi pembangunan bangsa. Sementara itu, Dekan FISIP Untirta Serang, Dr. Leo Agustino, menilai kegiatan tersebut bukan hanya memperluas wawasan dosen terhadap fenomena pembangunan nasional, tetapi juga memperkuat kolaborasi antar-akademisi kebijakan publik di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Dosen UIN Digerebek di Kosan Mahasiswi, DPR: Merusak!

Berbagai harapan juga disampaikan para peserta dari sejumlah daerah. Dosen FISIP Universitas Pattimura Ambon, Jhon TMS Timisela, M.Si., berharap organisasi baru itu berkembang secara aktif dan solid serta mampu melahirkan rekomendasi kebijakan berkualitas bagi pembangunan nasional. Senada dengan itu, Dr. Yusie Fitria dari Untag Samarinda menilai kehadiran IDoKPI penting sebagai ruang berbagi gagasan, pengalaman, dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat maupun dunia akademik.

Dr. Dyah Bayu Framesti dari Politeknik Pajajaran ICB Bandung menyebut kegiatan tersebut menjadi wadah strategis untuk merumuskan kontribusi nyata akademisi dalam menjawab dinamika pemerintahan dan pembangunan nasional. Sementara Dekan FISIP Universitas Mahendradatta Bali, Ni Putu Ari Setiawati, M.Si., berharap IDoKPI dapat menjadi garda terdepan dalam penguatan kapasitas intelektual dan sinergi kebijakan untuk kemajuan bangsa.

Pandangan kritis juga disampaikan Syarkawi, MAP., dosen FISIP Universitas Terbuka, yang menegaskan bahwa dunia akademik tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika kebijakan publik nasional.

“Harus tampil sebagai kekuatan intelektual yang kritis, independen dan berani mengawal arah kebijakan negara agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.

Baca Juga: Dosen UIN Walisongo Diduga Lecehkan Mahasiswi di WhatsApp, Kampus Selidiki

Sementara itu, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unjani Cimahi, Dr. Titin Rohayatin, berpesan agar organisasi tersebut tetap netral dan independen tanpa muatan politis maupun kepentingan kelompok tertentu. Dekan FISIP Universitas Wiralodra Indramayu, Dr. Ismanudin, juga berharap IDoKPI mampu berperan secara sinergis, kolaboratif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.

Ada pun dosen FISIP Universitas Sumatera Utara, Dr. Tunggul Sihombing, berharap IDoKPI dapat memberikan policy brief kepada pemerintah berdasarkan hasil analisis kebijakan yang dilakukan para akademisi.

Selain seminar, kongres organisasi juga berlangsung dinamis dengan agenda pembahasan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta garis besar program kerja IDoKPI untuk empat tahun ke depan. Dalam sesi tersebut tampil enam narasumber, yakni Dr. Ayuning Budiati dari FISIP Untirta Serang, Dr. Hengky Pattimukay dari FISIP Universitas Pattimura Ambon, Dr. Henny Aprianty selaku Dekan FISIP Universitas Prof. Dr. Hazairin Bengkulu, Dr. Muhammad Firzah dari Institut STIAMI Jakarta, Denny Hernawan, MA dari Universitas Djuanda Bogor, serta Dr. Yayat Rukayat dari Universitas Nurtanio Bandung.

Di penghujung kegiatan, sejumlah dekan dari berbagai perguruan tinggi turut menandatangani nota kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk komitmen memperkuat kolaborasi akademik lintas kampus di Indonesia.