Mendukbangga yang juga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Wihaji (kiri) berdialog dengan masyarakat saat berkunjung ke Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa (2/6/2026). ANTARA/HO-Humas BKKBN Aceh (Antara)
Ntvnews.id, Banda Aceh - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI Wihaji yang juga menjabat sebagai Kepala BKKBN menyerahkan bantuan rehabilitasi tiga rumah bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Wihaji ke Aceh Tenggara pada Selasa, 2 Juni 2026, sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya pada aspek gizi tetapi juga lingkungan tempat tinggal.
Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, mengatakan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan hunian yang lebih sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Baca Juga: BKKBN: SDM Tanpa Stunting Jadi Kunci Indonesia Maju 2045
"Bantuan tersebut merupakan bentuk kolaborasi berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal," katanya.
Selain rehabilitasi rumah, pemerintah juga menyerahkan bantuan pembangunan tiga unit jamban sehat yang tersebar di beberapa kecamatan di Aceh Tenggara. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sanitasi lingkungan masyarakat sebagai faktor penting dalam pencegahan stunting.
Menurut Safrina, penanganan stunting tidak cukup hanya dengan pemenuhan gizi, tetapi juga harus dibarengi dengan perbaikan lingkungan dan sanitasi yang layak bagi anak-anak.
Baca Juga: Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Diluncurkan, Investasi Kesehatan Anak dan Remaja
"Penanganan stunting harus secara menyeluruh. Selain asupan gizi, anak-anak juga harus tinggal di lingkungan sehat dan layak. Karena itu perbaikan rumah dan penyediaan sanitasi memadai menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas," kata Safrina Salim.
Dalam kunjungan tersebut, Mendukbangga Wihaji juga berdialog dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang selama ini terlibat dalam pendampingan keluarga berisiko stunting.
Ia juga mengapresiasi peran pemerintah daerah dan para kader yang dinilai aktif memastikan program pembangunan keluarga berjalan hingga tingkat desa.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
