Menko PM Ungkap Strategi Pemerintah Capai Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan strategi pemerintah untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan penting terkait penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penajaman sasaran bantuan pemerintah.

Menko Muhaimin menjelaskan, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar seluruh program pengentasan kemiskinan berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran. 

Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sendiri memiliki tanggung jawab mengoordinasikan enam kementerian dan tiga badan dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat.

Salah satu strategi utama yang ditekankan Presiden adalah memastikan seluruh program pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan dan intervensi program. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga harus konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar Menko Muhaimin.

Selain memperkuat akurasi data, pemerintah juga memfokuskan percepatan pengentasan kemiskinan di 88 kabupaten/kota prioritas. Wilayah-wilayah tersebut akan menjadi konsentrasi berbagai program kementerian dan lembaga agar angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga mencapai nol persen pada 2026.

Berdasarkan data pemerintah, tingkat kemiskinan ekstrem pada 2024 berada di angka 1,26 persen dan turun menjadi 0,78 persen pada 2025. Pemerintah menargetkan angka tersebut terus ditekan hingga maksimal 0,38 persen pada akhir tahun sebelum mencapai 0 persen pada 2026.

Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional juga menunjukkan tren penurunan dari 8,57 persen pada 2024 menjadi 8,25 persen pada 2025. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 7,36 persen pada 2026 dan mencapai 5 persen pada 2029.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah terus memperkuat anggaran perlindungan sosial yang saat ini mencapai Rp508,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga subsidi energi yang diarahkan lebih tepat sasaran.

Selain bantuan sosial, pemerintah juga memperkuat strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM dan ekonomi kreatif. 

Menko Muhaimin menyebut Presiden juga memberikan perhatian serius agar UMKM terus tumbuh melalui kemudahan akses pembiayaan, penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penyediaan ruang pemasaran dengan memanfaatkan aset-aset idle milik BUMN maupun kementerian/lembaga.

Saat ini, pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan anggaran khusus untuk pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif yang nilainya diusulkan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

“Tahun ini pemerintah akan terus memperkuat seluruh program pemberdayaan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan langsung oleh masyarakat kecil,” kata Muhaimin.