Kepala BGN, Sudaryono (Humas BGN)
NTVNews.id , Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Senin, 3 Agustus 2026, sebanyak 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah dicopot dari jabatannya.
Kepala BGN, Sudaryono mengatakan bahwa pencopotan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan program MBG berjalan sesuai standar operasional, disiplin, dan prinsip keutuhan.
“Dan per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” katanya di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Pencopotan dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah. Salah satu SPPG yang juga mendapat tindakan tegas terkait dengan kasus keracunan yang terjadi di SMK Negeri 6 Semarang.
Sudaryono menjelaskan, kepala SPPG yang dicopot merupakan mereka yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau memiliki jejak jejak kasus yang dinilai bertentangan dengan standar operasional serta integritas program penyelenggaraan MBG.
Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk ketegasan organisasi dalam menanggapi berbagai permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan program di lapangan.
Pelanggaran yang menjadi perhatian BGN tidak hanya berkaitan dengan kasus keracunan makanan, tetapi juga penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Ia juga menegaskan bahwa BGN menerapkan kebijakan zero toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kualitas dan kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Kepala BGN, Sudaryono (tengah) (NTVNews.id/Adiansyah)
“Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kami zero toleran, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana kepercayaan itu baik, tapi pengendaliannya lebih baik,” tegasnya.
Untuk mencegah pelanggaran kembali terjadi, BGN tidak hanya mengandalkan pengawasan internal. Lembaga tersebut juga tengah menyiapkan sistem pengawasan berbasis digital.
Sistem ini dirancang agar aktivitas operasional di dapur SPPG dapat memantau secara lebih sistematis. Dengan pengawasan digital diketahui, BGN berharap potensi masalah dapat lebih cepat dan segera ditindaklanjuti.
Ia juga menyebut prinsip yang diterapkan BGN adalah "kepercayaan itu baik, tetapi kendali lebih baik". Artinya, kepercayaan tetap diberikan kepada pelaksana di lapangan, tetapi harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang kuat.
Selain pengawasan internal, BGN juga berencana meningkatkan transparansi informasi Program MBG kepada masyarakat. Informasi tersebut diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, terutama orang tua, sekolah, guru, kepala sekolah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan.
Sudaryono mengatakan masyarakat perlu mengetahui secara jelas makanan yang diberikan kepada anak-anak melalui program pemerintah tersebut.
"Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu informasi mendapatkan bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan ringkasan apa, kandungan gizinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
