Cek Fakta: Purbaya Tidak Pernah Minta Investor Tinggalkan Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Sebuah unggahan di media sosial TikTok menarasikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan investasi di Indonesia.

Unggahan tersebut menampilkan kutipan seolah-olah Purbaya mengatakan:

“Kalau tidak cocok dengan kebijakan kita, silakan cari negara lain” 

Lalu dikaitkan dengan keluhan investor mengenai pungutan liar (pungli) dan birokrasi investasi di Indonesia.

Narasi itu juga menyebut pemerintah tidak peduli terhadap keluhan investor, termasuk yang disampaikan oleh Kamar Dagang China di Indonesia terkait hambatan investasi.

Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Purbaya maupun pemerintah yang meminta investor meninggalkan Indonesia karena mengeluhkan pungli dan birokrasi.

Unggahan yang menarasikan Purbaya sebut agar investor CCCI cari negara lain untuk investasi. Faktanya, Kemenkeu menegaskan bahwa informasi yang beredar terkait pernyataan Purbaya tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan konteks pernyataan aslinya. (TikTok) (Antara)

Faktanya, kutipan dalam unggahan tersebut merupakan potongan informasi yang tidak utuh dan dimanipulasi sehingga menimbulkan kesan berbeda dari konteks aslinya.

Baca Juga: Cek Fakta: Purbaya Pangkas Gaji Ke 13 PNS, PPPK Hingga TNI Polri

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah justru menegaskan komitmen untuk memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi serta pemberantasan praktik pungutan liar.

Pemerintah juga membantah informasi tersebut melalui kanal resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan konteks pernyataan asli Purbaya.

Baca Juga: Cek Fakta: Menkeu Purbaya Mempersilakan Investor Cari Negara Lain

Dengan demikian, klaim yang menyebut Purbaya Yudhi Sadewa meminta investor mencari negara lain karena mengeluhkan pungli dan birokrasi merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Klaim: Purbaya meminta investor mencari negara lain jika mengeluhkan pungli dan birokrasi.

Fakta: Tidak ada pernyataan resmi seperti yang diklaim. Informasi tersebut merupakan manipulasi konteks dan telah dibantah pemerintah.

Rating: Hoaks

(Sumber: Antara)