Satpol PP DKI Minta Maaf Soal Viral Tindak Penjual Es Krim di CFD

Ntvnews.id, Jakarta - Aksi penertiban pedagang es krim oleh Satpol PP di kawasan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Bundaran HI, Jakarta Pusat viral di media sosial, Minggu, 24 Mei 2026. 

Menanggapi hal tersebut, Satpol PP DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang timbul dari insiden tersebut.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi, mengatakan pihaknya memahami kejadian tersebut menjadi perhatian publik dan memicu berbagai reaksi di media sosial.

"Kami Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan keresahan yang dirasakan masyarakat," ucap Satriadi dalam keterangannya, dikutip Senin, 25 Mei 2026.

Satriadi menjelaskan, berdasarkan aturan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, aktivitas berjualan memang tidak diperbolehkan di sepanjang jalur utama CFD.

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh NTV News (@ntvnews.id)

Baca Juga: CFD Jakarta Ditiadakan pada 31 Mei 2026

Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, serta keamanan masyarakat yang sedang berolahraga maupun beraktivitas di kawasan bebas kendaraan.

Menurutnya, kawasan utama CFD seperti Jalan MH Thamrin hingga Bundaran HI harus tetap steril dari aktivitas perdagangan agar fungsi ruang publik tetap optimal bagi warga.

Meski demikian, Satpol PP DKI mengakui bahwa pendekatan humanis dan komunikasi persuasif harus lebih diutamakan dalam proses penertiban di lapangan.

Satriadi menegaskan, peristiwa viral tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal agar seluruh personel dapat bertugas dengan lebih profesional dan mengedepankan empati kepada masyarakat.

"Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penertiban, pendekatan humanis, komunikasi yang baik, dan sikap persuasif harus selalu dikedepankan," ungkapnya.

Satpol PP juga mengapresiasi kritik dan masukan dari masyarakat terkait insiden tersebut. Menurut Satriadi, perhatian publik menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan aturan di ruang publik.